Dua Kecamatan Jadi Sorotan, Ratusan Polisi-TNI Amankan Rekapitulasi KPU Lombok Barat

Ketatnya penjagaan aparat kepolisian dan TNI mengingat dari 10 kecamatan yang akan direkapitulasi, dua kecamatan menjadi sorotan, yaitu Kecamatan Lembar dan Sekotong yang laporan dugaan kecurangannya telah diterima Bawaslu Lombok Barat.

Kapolres Lombok Barat, AKBP Bagus Nyoman Gede Junaidi menjelaskan bahwa pihaknya menerjunkan 170  personil lengkap dengan tim gegana untuk melakukan sterilisasi sebagai antisipasi pengamanan di lokasi rekapitulasi.

"Kami menerjunkan 170 personil yang kita sebar di sejumlah titik pengamanan, pengamanan ini juga dikuatkan dengan 1 pleton Brimob dan 2 peleton Dalmas, penebalan pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan," kata Junaidi. 

Kapolres mengatakan pengamanan akan berlangsung selama 3 hari atau hingga Jumat (1/3/2024).

"Kami mengimbau semua pihak agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban proses rekapitulasi ini," katanya.

Dari pantauan Kompas.com, suasana rekapitulasi di Hotel Jaya Karta berjalan aman hingga Kamis sore, sampai penghitungan PPK Lembar berjalan.

Sempat terjadi perdebatan antara saksi PKS dengan PPK ketika ketua PPK Lembar, Abdul Hafiz menyampaikan laporan rekapitulasi Kecamatan Lembar tidak ada keberatan dari saksi.

Sebelumnya, pada 20 Februari 2024 terjadi insiden saat penghitungan hasil pemilu di tingkat kecamatan.

Sekelompok orang melakukan protes karena suara caleg yang mereka dukung tidak sesuai harapan dan menduga ada kecurangan anggota PPK Lembar.

Ketua KPU Lombok Barat, Lalu Rudi Iskandar menengahi dengan meminta Ketua PPK Lembar menjelaskan paersoalan di Lembar. 

Hafiz menjelaskan bahwa saat itu semua proses penghitungan telah berjalan dan ditetapkan serta disetujui semua saksi parpol termasuk saksi PKS, baru setelah  itu muncul pergantian saksi dan terjadi keributan.

Rekapitulasi yang sempat diwarnai perdebatan itu akhirnya dilanjutkan kembali, dan tersisa dua kecamatan yang belum diselesaikan pada hari kedua ini, menurut rencana akan dituntaskan hingga Kamis malam.

Dugaan kecurangan di Sekotong disoroti

Proses rekapitulasi tingkat Kabupaten di Lombok Barat yang dijalankan KPU Lombok Barat, mendapat penjagaan ketat aparat, pascalaporan 6 pimpinan partai politik di NTB ke Bawaslu Lombok Barat.

Mereka melaporkan dugaan kecurangan di Kecamatan Sekotong. 6 parpol di NTB tersebut adalah Demokrat, PAN, PPP, Gerindra, PDIP dan PKS.

Ketua Bawaslu Lombok Barat, Rizal Umami yang dikonfirmasi terkait dugaan kecurangan tersebut, mengatakan pihaknya telah menerima laporan 6 parpol dalam bentuk surat, tetapi ada sejumlah parpol yang melapor datang ke Bawaslu membawa bukti bukti atau dokumen mereka terkait dugaan kecurangan di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat."

"Yang melapor seperti Nanang Samudra (PAN) dan dari Gerindra, kebanyakan mereka melaporkan hal yang sama, objek yang sama, kami bersama Gakumdu (penegakan hukum terpadu) akan mengecek dan memroses tindak pidana pemilu karena kalau masalah hasil penghitungan itu bukan bawaslu yang berwenang, tetapi Mahkamah Konstitusi yang menyelesaikan terkait sengketa hasil perhitungan," jelasnya.

Yang dilaporkan adalah oknum Panitia Pemilihan Kecamatan PPK dan Panwascam yang menjadi subjek laporan para pelapor.  

Ketua Bawaslu NTB, Itratif juga telah menerima informasi terkait laporan sejumlah parpol tersebut, dan merupakan ranah atau wilayah Bawaslu Lombok Barat.

Itratif menjelaskan bahwa dokumen serta bukti bukti telah diserahkan ke Bawaslu Lombok Barat.

"Kami masih dalam proses memantau dan menyamakan langkah penyelesaian terkait laporan sejumlah parpol, apakah masuk dalam tindak pidana pemilu (tipilu) atau tidak."

"Pihak yang dilaporkan ini sama, yaitu petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diduga terlibat dalam dugaan kecurangan migrasi suara pada caleg tertentu, tetapi tidak spesifik disebutkan, kami di Bawaslu NTB masih pada posisi memantau," jelasnya.