Guru Besar Unsyiah Aceh Minta Pemerintah Netral di Pilpres 2024

Para guru besar mewakili sivitas Universitas Syiah Kuala, berharap penyelenggara Pemilu sebagai wujud menifestasi demokrasi, menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Mereka meminta agar hukum tidak hanya dipandang sebagai teks semata, tapi juga harus dilengkapi dengan nilai dan prinsip serta dijalankan secara konsisten dan bermartabat.

Kepada seluruh penyelenggara negara dan pemerintahan, para guru besar mengingatkan untuk tidak memanfaatkan institusi, sumber daya negara, dan pemerintahan, guna memenuhi kepentingan politik pribadi dan golongan melalui sikap keberpihakan dalam proses kontestasi suksesi kepemimpinan nasional.

Serta tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan mengarahkan dan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis, pribadi, dan atau golongan.

Pemerintah daerah seluruh Indonesia juga diingatkan untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan baik sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang undangan, serta berpedoman pada prinsip prinsip penyelengaraan pemerintahan yang baik dengan tidak mengabaikan etika dan norma hukum demi melindungi kepentingan negara dan bangsa.

Kepada seluruh masyarakat dan semua komponen bangsa Indonesia, para guru besar menyerukan agar terlibat langsung dan aktif guna memastikan Pemilu berjalan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, demi menghasilkan pemerintahan yang berintegritas.

Pernyataan sikap ini dibacakan secara bergatian oleh Prof Ahyar, Prof Nurdin Syaidi, dan Prof Zahratul Idami, mewakili sivitas akademika Universitas Syiah Kuala.