Soal Video Sekda Takalar Kampanye Prabowo-Gibran, Bawaslu Tak Temukan Pelanggaran

Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli yang dikonfirmasi, Rabu (7/2/2024).

Menurut dia, hasil penelusuran itu berdasarkan putusan yang diambil oleh tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). 

"Laporan terhadap Pejabat Daerah dalam hal ini Sekda Kabupaten Takalar, Bawaslu Takalar dan Sentra Gakkumdu telah menindaklanjuti laporan dengan hasil kajian berdasarkan keterangan pelapor, saksi, saksi ahli dan klarifikasi dari berbagai pihak yang terkait,” ungkapnya. 

Mardiana menjelaskan, kelima laporan Sekda Takalar ditindak lanjuti Bawaslu Takalar karena lokus kejadian berada di Kabupaten Takalar.

"Hasil penelusuran kasus Sekda Takalar, laporan tidak terbukti sebagai tindak Pidana Pemilu. (Namun) laporan memenuhi unsur dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya," ujarnya. 

"Dari hasil penelusuran itu tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilu, maka akan meneruskan hasil dugaan pelanggaran peraturan Perundang-undangan lainnya kepada lembaga yang berwenang," tandasnya.

Sebelumnya telah diberitakan, beredar video Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi diduga mengkampanyekan pasangan capres-cawapres nomor urut dua Prabowo-Gibran di berbagai media sosial (Medsos). 

Dalam video yang tersebar berdurasi satu menit itu memperlihatkan Muhammad Hasbi saat membuka acara rembuk guru di Museum Daerah Balla Apakka Sulapa', Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Muhammad Hasbi  membahas masalah tenaga pendidikan.

Kemudian di tengah pembahasan Hasbi menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan pengangkatan CPNS bagi tenaga pengajar. Dia menyebut program itu akan dilanjutkan capres-cawapres nomor urut 02 jika terpilih pada Pilpres 2024 mendatang.

"Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang (Gibran), Insyaallah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Itu harus diapresiasi, pengakatan CPNS kita butuh. Guru-guru ini kurang,” kata Muhammad Hasbi dalam video tersebut.

Sekda Takalar mengeluhkan kesulitan mencari dana untuk penggajian guru PPPK, lantaran dana yang ada di Pemda Kabupaten Takalar tidak ada.

"Setengah mati ini kami mencari dimana belanja untuk pengajian PPPK. Jadi kita bersyukur sekali ini Takalar pro kepada PPPK yang ada tapi mohon maaf yang belum terangkat tunggu pengangkatan CPNS," ungkapnya.

Hasbi tak ingin pengangkatan PPPK menambah beban APBD.

"Kita tidak mau menambah beban APBD, kita mau APBN dari pusat bertambah untuk pengajian PPPK," pungkasnya.