[POPULER NUSANTARA] AHY Bertemu Jokowi di Yogyakarta | Respons Anies soal Wacana Normalisasi FPI dan HTI

KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kota Yogyakarta, Minggu (28/1/2024) pagi.

Dalam pertemuan itu, AHY dan Jokowi bersepeda di sekitar Gedung Agung, Kota Yogyakarta.

Mereka kemudian menyantap gudeg Yu Djum di Wijilan.

Berita lainnya, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memberikan jawaban soal apakah dirinya akan menormalisasi Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bila terpilih dalam Pemilihan Presiden 2024.

Ia berkata, pembubaran FPI dan HTI sudah telanjur terjadi dan diputuskan oleh pemerintah.

Yang ia soroti, nantinya seandainya terpilih jadi presiden, proses pembubaran sebuah organisasi harus berdasarkan keputusan pengadilan.

Berikut berita-berita yang menjadi sorotan pembaca Kompas.com pada Minggu.

Setelahnya, mereka mampir ke warung makan gudeg Yu Djum di Wijilan.

Manajer Operasional Gudeg Yu Djum Adit Fajar mengatakan, Jokowi dan AHY tiba bersama rombongan menggunakan sepeda.

"Datang bareng bersama Pak AHY. Tadi pesan gudeg semua, pesan gudeg ayam sama telor. Pak AHY juga sama," ujarnya, Minggu.

Menurut Adit, pihaknya merasa senang karena baru pertama kali Presiden datang ke Gudeg Yu Djum Wijilan.

Baca selengkapnya: Jokowi dan AHY Bersepeda dan Sarapan Gudeg Bersama di Yogyakarta

Dalam sebuah acara diskusi di Kota Bandung, Jawa Barat, capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menanggapi soal wacana menormalisasi status ormas FPI dan HTI, bila terpilih jadi presiden.

Pertanyaan itu dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Nasdem, Farhan.

Anies menjawab, pembubaran FPI dan HTI sudah telanjur terjadi dan diputuskan oleh pemerintah.

"Apa yang sudah jadi keputusan pemerintah sudah jadi keputusan. Kita hormati keputusan itu, setuju atau tidak seutuju, sudah disepakati," ucapnya, Minggu.

Hanya saja, ia memandang, bila dirinya menjadi presiden, pembubaran organisasi harus berdasarkan keputusan pengadilan. Pasalnya, setiap warga negara berhak berserikat dan mendirikan organisasi.

Baca selengkapnya: Jawaban Anies Ketika Ditanya soal Wacana Normalisasi FPI dan HTI

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyebutkan, seluruh ketua umum partai politik pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 3, mendukung Mahfud MD mundur dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Namun, Hasto belum memastikan kapan Mahfud akan mundur dari jabatan tersebut.

Ia menuturkan, Mahfud akan mundur setelah menyelesaikan "pekerjaan rumah".

"Jadi Prof Mahfud ini abdi negara, beliau bertanggung jawab. Jadi sebelum mundur, segala sesuatunya akan diselesaikan terlebih dahulu," ungkapnya di Bandar Lampung, Minggu.

Ia memaparkan "pekerjaan rumah" yang harus diselesaikan Menkopolhukam ialah kasus tanah dan kejahatan koorporasi serta keuangan, meski tidak secara detail menyebut kasusnya.

Baca selengkapnya: Sekjen PDI-P Sebut Seluruh Ketum Parpol Pengusung Dukung Mahfud Mundur dari Menkopolhukam

Suyanto, Kepala Desa (Kades) Gebyog, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mempertanyakan data kemiskinan di desanya yang dirilis pemerintah pusat.

Ia menuturkan, selama menjabat sejak 2019, jumlah warga miskin di desanya bertambah tiga kali lipat.

Menurut Suyanto, ketika bertemu dengan pejabat tingkat kecamatan maupun kabupaten, dirinya selalu bertanya tentang cara pendataan warga miskin.

Akan tetapi, kata Suyanto, hingga kini ia belum mendapatkan jawaban pasti soal data itu.

“Kalau kita tanya ke pemerintah daerah mengapa masih ada yang punya mobil menerima bantuan, yang miskin tidak menerima bantuan, mereka juga hanya bilang sesuai data saja,” tuturnya, Minggu.

Baca selengkapnya: Heran dengan Data Kemiskinan Pemerintah, Kades Gebyog: Jadi Saya Memimpin, Rakyat Saya Malah Melarat

Presiden Jokowi dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X bertemu empat mata pada Minggu.

Pertemuan digelar di Keraton Kilen Yogyakarta.

Menantu Sultan HB X, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Notonegoro, mengungkapkan, Jokowi sudah sering bertemu Sultan, terutama saat Presiden berkunjung ke Yogyakarta.

Terkait pertemuan pada Minggu itu, Jokowi dan Sultan mengobrol selama kurang lebih satu jam.

"Kalau ditanya ngobrolin apa, saya enggak tahu. Jangan dinarasikan yang enggak-enggak lah, Bapak Presiden dengan Ngarsa Dalem sering bersilaturahmi," jelasnya.

Baca selengkapnya: Jokowi dan Sultan HB X Bertemu Empat Mata Selama Satu Jam di Keraton Kilen Yogyakarta