Yogyakarta Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, 2 Kabupaten Diminta Waspada

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengeluarkan surat siaga darurat bencana hidrometeorologi di kawasan DIY dari 20 Desember 2023 sampai 29 Februari 2024.

Dalam surat tersebut BPBD DIY meminta seluruh daerah untuk mewaspadai bencana tanah longsor serta banjir, terutama di dua kabupaten yakni Kulon Progo dan Gunungkidul.

"Tanggal 20 Desember sampai 29 Februari. Nah itu hanya meminta masyarakat untuk siaga dan waspada mengingat curah hujan di Januari Februari ini akan mulai meningkat. Jadi bukan tanggap darurat ya," kata Kepala Pelaksana BPBD DIY Noviar Rahmad, Senin (15/1/2024).

Ia menyebut, seluruh kabupaten dan kota di DIY memiliki potensi bencana hidrometeorologi.

"Nah yang perlu diwaspadai terkait dengan longsor itu adalah di samping Kulon Progo di sekitar bukit menoreh juga di seputar sungai-sungai yang ada di wilayah DIY," katanya.

"Kemudian juga Gunungkidul itu juga potensi yang di tebing-tebing berpotensi untuk longsor," imbuh dia.

Noviar menambahkan, untuk bencana seperti puting beliung tidak bisa diprediksi karena bencana puting beliung baru bisa diprediksi dua hingga tiga jam sebelum terjadi.

"Ya longsornya di samping di Gunungkidul dan Kulon Progo juga di seputar atau disepanjang sungai yang membelah Jogja, jadi mulai dari sleman sampai Bantul itu kan ada sungai, kan ada 4 sungai itu. Nah di sepanjang itu berpotensi, ada Kali Gajah Wong, Kali Code, Kali Winongo, itu semuanya berpotensi di sepanjang sungai itu adanya longsor," bebernya.

Dalam penanganan antara siaga darurat dengan tanggap darurat berbeda. Menurut Noviar siaga darurat bencana dilakukan sebelum terjadi bencana, misalnya mengingatkan masyarakat untuk waspada.

Sedangkan, tanggap darurat dilakukan setelah terjadi bencana.

"Nah ini misalnya kayak kemarin tiga hari tanggal 4,5,6 itu terjadi angin kencang, jadi ratusan pohon di kawasan Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo itu pada tumbang, itu salah satu bagian efek dari bencana hidrometerologi. Jadi diharapkan masyarakat untuk menebang pohon-pohon yang sudah lapuk," katanya.

Ia menambahkan untuk anggaran darurat juga belum dibutuhkan untuk saat ini, barulah saat tanggap darurat bisa menggungakan Belanja Tak Terduga (BTP).

"Kalau siaga darurat itu hanya anggaran rutin yang bisa kita pakai. Jadi selama ini masih bisa ditangani oleh masing-masing kabupaten kota kemudian juga relawan-relawan juga sudah menangani kejadian-kejadian selama bulan Januari ini," katanya.