Pj Gubernur Sumut Ajak Pihak Terkait Perkuat Sinergi dan Pastikan Pemilu 2024 Berjalan Lancar

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin mengajak berbagai pihak terkait untuk memperkuat sinergi dan memastikan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan dengan lancar.

Berbagai pihak yang dimaksud, yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, Kepolisian Daerah (Polda) Sumut, Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan (BB) Sumut, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut.

“Bersama KPU, Bawaslu, Polda, Kodam I/BB dan DPRD, (mari) kita memperkuat sinergi dan memastikan tahapan pemilu ini berjalan baik. Saat ini (KPU) sedang tahap distribusi logistik ke setiap daerah, (mari) sama-sama kita lakukan (sinergi) agar proses ini tidak terkendala dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Hassanudin dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (5/1/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Hassanudin saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring Tahapan Pemilu 2024 di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (4/1/2023).

Selain memastikan lancarnya tahapan pemilu, ia menekankan pentingnya upaya pencegahan untuk menjaga kondusifitas di Sumut, terutama menjelang akhir masa kampanye calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024.

"Ayo sama-sama kita jaga kondusifitas di Sumut, jangan mudah terpancing isu-isu yang belum tentu kebenarannya menjelang akhir masa kampanye ini," kata Hassanudin.

Ia berharap, semua pihak terutama KPU, Bawaslu dan Forkopimda, terus bersinergi mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai.

Apalagi, menurut Hassanudin, beberapa kejadian pada proses pemilu kali ini sempat menyita perhatian publik secara nasional.

"Apa yang terjadi di luar Sumut bisa juga terjadi di sini, atau sebaliknya, malah kita yang jadi pemicunya. Untuk itu, butuh sinergi kuat mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan," imbuhnya.

Polri dan TNI tetap fokus ciptakan suasana kondusif

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi (Pol) Agung Setya Imam Effendi mengatakan bahwa suasana kemungkinan akan semakin hangat menjelang akhir kampanye.

Meskipun demikian, ia memastikan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap fokus untuk menciptakan suasana yang kondusif.

"Kampanye sebentar lagi berakhir dan biasanya akan semakin hangat, tetapi tentu kita sudah mempersiapkan untuk menghadapi semua kemungkinan, memitigasi hal-hal yang bisa mengganggu pesta demokrasi ini," kata Agung.

Sementara itu, Ketua KPU Sumut Agus Arifin mengatakan bahwa tahapan distribusi logistik pemilu akan berakhir pada 15 Januari 2024.

Pada tanggal tersebut, kata dia, seluruh logistik pemilu harus sampai ke tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Sumut.

"Batas akhirnya 15 Januari semua harus sudah sampai ke masing-masing TPS di Sumut. Kami sangat berterima kasih kepada TNI dan Polri yang terus melakukan pengamanan selama proses ini," kata Agus Arifin.

Selain proses distribusi logistik, Ketua Bawaslu Aswin Diapari Lubis mengatakan bahwa pihaknya juga mengawasi perekrutan Petugas Pengawas TPS Pemilu.

"Ada kurang lebih 5.000 TPS di Sumut, jadi kebutuhan pengawas TPS sekitar 99.000. Kami sedang mengawasi dan juga memantau pendistribusian logistik," tuturnya.

Sebagai informasi, dalam rakor tersebut juga dilanjutkan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dana Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut 2024.

Dalam kesempatan tersebut, juga hadir Panglima Kodam (Pangdam) I/BB Mochammad Hasan Hasibuan, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Arief S Trinugroho, Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani, serta unsur Forkopimda lainnya.

Hadir pula Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Effendy Pohan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Sumut Ilyas S Sitorus, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Ardan Noor, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya.