Ganjar Luncurkan Program KTP Sakti di Boyolali

Peluncuran KTP sakti berlangsung di Lapangan Bangsalan, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah dihadiri ribuan massa.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya launching KTP sakti ini agar kemudian bisa melayani masyarakat dengan baik dan yang berhak bisa mendapatkan yang lebih baik," ucap Ganjar di Lapangan Bangsalan, Teras, Boyolali, Sabtu.

Ganjar menceritakan program KTP sakti muncul setelah dirinya keliling daerah di Indonesia. Ia mengaku selalu mendapat komplain masyarakat soal bantuan tidak tepat sasaran.

Bahkan, kata dia, ada warga yang diminta mendaftar bantuan, tetapi bantuan itu tidak mereka terima.

"Beberapa waktu saya keliling Indonesia selalu mendapatkan komplain dari masyarakat. Komplain pertama termasuk tadi di pasar. Tadi pagi kita jalan di pasar 'Pak kok yang dapat bantuan itu terus kami enggak dapat'," kata dia.

Ganjar kemudian mencari permasalahan yang membuat masyarakat tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Bantuan masyarakat yakni ada yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), bantuan kesehatan, bantuan pendidikan dan lain-lain.

"Lalu kita cari apa persoalannya. Ternyata persoalan data," kata dia.

Ganjar mengatakan saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah, Boyolali merupakan salah satu daerah yang kreatif melakukan pendataan sehingga masyarakatnya bisa mendapatkan bantuan tetap sasaran.

"Pada saat saya jadi gubernur sering ngobrol dengan Pak Bupati. Dan Boyolali ini salah satu yang sangat kreatif untuk melakukan pendataan kepada penduduk. Maka kalau datanya sudah benar maka bantuan apa pun akan kita berikan salurannya tepat," sambung dia.

"Maka kalau bapak/ibu ada keluarga mohon maaf tidak mampu kategori keluarga miskin wajib hukumnya negara membantu. Itu wajib. Bentuknya apa? Macam-macam. PKH, BLT, kesehatan, pendidikan. Tapi fokus pakai data yang benar," katanya.

Program KTP sakti yang dia gagas bersama pasanganya Mahfud MD diluncurkan untuk memastikan bahwa seluruh bantuan pemerintah dapat tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Bagaimana cara mengontrolnya, setelah data benar, KTP-nya benar siapa yang paling berhak itu yang dapat. Maka tugas pemerintah mengawal," ungkap Ganjar.