Presiden Partai Buruh Sebut Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Ngawur

Menurutnya, program yang sering dipromosikan itu seolah menganggap bangsa Indonesia pengemis.

"Kita itu semacam pengemis, BLT dikasih seenaknya, nanti dicabut, yang dikasih keluarga RT, makan siang itu charity, Partai Buruh menolak. Emang kita pengemis," jelasnya di Hotel Candi Indah, Kota Semarang, Jateng pada Sabtu (23/12/2023). 

Untuk itu, dia mengaku berseberangan dengan program Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tersebut. 

"I love governing body, liberal party, sosial democratic party, liberal socially life party. Itu tidak ada charity semacam itu," paparnya.

Dia menganggap anggaran yang dikucurkan untuk menyukseskan program makan siang dan minum susu gratis tersebut cukup besar dan terancam sia-sia.

"Enggak perlu kasih makan Rp 480 triliun, itu berlebihan, itu ngawur kalau menurut Partai Buruh," ujarnya.

Said Iqbal menjelaskan, penolakan Partai Buruh memiliki dasar dan perhitungan jelas.

Dia memiliki gambaran bangsa Indonesia harus diberikan jaminan sosial yang tepat.

"Misal Rp 500.000 dikali jumlah orang miskin menurut BPS 27,7 juta, katakanlah 30 juta orang, kalikan Rp 500.000 sudah Rp 15 triliun, dikalikan 12 bulan jadi Rp 180 triliun, ambilkan dari cukai rokok yang jumlahnya Rp 230 triliun," katanya.

Program tersebut adalah jaminan makanan yang diinisiasi oleh Partai Buruh yang juga menjamin pendidikan, air bersih, perumahan, pekerjaan dan kebutuhan pangan.

"Jaminan makanan masuk ke dalam program prioritas Partai Buruh," ucap dia. 

Syarat penerima jaminan makanan itu anak-anak harus mengikuti wajib belajar atau sekolah hingga jenjang tertinggi.

"Satu keluarga kami kasih ATM yang dikasih setiap bulan misal Rp 500.000 seumur hidup yang pegang ibu-ibu seperti di Meksiko," ujarnya.