Masalah Ekonomi dan Kasus Tewasnya Penambang Ilegal

BANYUMAS, KOMPAS.com - Faktor ekonomi menjadi pendorong utama warga memilih menjadi penambang emas ilegal di Pancurendang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Sosiolog Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr Tri Wuryaningsih mengatakan, emas merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Kenyataan itu kerap membuat orang mengabaikan atau melupakan keselamatannya demi mendapatkan sesuatu yang berharga.

"Emas identik dengan sesuatu yang berharga. Seringkali untuk mendapatkan sesuatu yang berharharga itu orang lupa dengan risiko, termasuk mengancam nyawa," kata wanita yang akrab disapa Triwur ini saat dihubungi, Rabu (13/12/2023).

Selain itu, menurut Triwur, tidak mudah bagi para penambang ini untuk beralih pekerjaan. Apalagi, penambang yang berasal dari Jawa Barat ini selama ini menggantungkan hidupnya dari kegiatan tersebut.

"Mereka mendapat ketrampilan dari "nenek moyangnya" yang merupakan penambang emas. Artinya untuk mengubah pekerjaan itu tidak semua bisa dan mau, move on itu sulit," ujar Triwur.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed ini mencontohkan, petani tidak akan serta merta bisa beralih profesi menjadi seorang pedagang. Demikian pula sebaliknya.

Untuk menghindari kejadian serupa, kata Triwur, memerlukan ketegasan pemerintah.

"Jangan ada pembiaran (terhadap kegiatan penambangan emas yang telah berlangsung lama ini). Ini membutuhkan ketegasan law enforcement," ucap Triwur.

Apabila kegiatan penambangan emas itu ilegal, pemerintah harus menutupnya. Namun apabila memungkinkan untuk dilegalkan, maka persyaratannya harus terpenuhi.

"Pemerintah harus melihat regulasinya, penambangan itu memenuhi syarat atau tidak, kalau tidak pemerintah memiliki kewenangan untuk menindak. Kalau (penambangan emas) mau dilanjutkan, harus memenuhi syarat seperti amdal, keselamatan dan sebagainya," kata Triwur.

Terkait dengan penutupan tambang yang telah dilakukan pemerintah, kata Triwur, apabila tidak disikapi dengan bijak berpotensi menimbulkan efek domino.

Pasalnya, banyak warga lokal yang selama ini menggantungkan hidup dari kegiatan tambang harus kehilangan mata pencahariannya.

"Pengangguran menjadi PR bagi pemerintah untuk bagaimana menciptakan lapangan kerja supaya tidak menimbulkan persoalan sosial yang lebih besar. Dengan adanya pengangguran rawan tindak kejahatan dan kriminalitas," ujar Triwur.