Kuota Jemaah Haji 2024 Jateng Bertambah 3.000, Pj Gubernur Jateng Dorong Realisasi Embarkasi Baru di Demak

SEMARANG, KOMPAS.com –Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyebut adanya tambahan kuota haji di Jateng sebanyak 3.000 jemaah.

Bersamaan dengan itu, Nana mendorong untuk realisasi pembangunan embarkasi baru di wilayahnya.

"Ada penambahan kuota kurang lebih tiga ribu jemaah haji di Jawa Tengah pada tahun 2024. Saya rasa ini bisa untuk mengurangi daftar tunggu masyarakat," kata Nana usai menerima kunjungan reses Komisi VIII DPR RI masa persidangan II tahun 2023-2024 di kantornya, Rabu, (6/12/2023).

Pihaknya mencatat hingga kini 880.522 calon jemaah haji asal Jateng yang masuk dalam daftar tunggu. Ratusan ribu jemaah itu memiliki masa tunggu paling lama sekitar 31 tahun. 

Sehingga dia berharap, penambahan kuota dan pembangunan embarkasi baru dapat membantu mengurangi masa tunggu haji selama puluhan tahun itu.

“Jadi memang tiap tahun masalah haji ini menjadi isu sentral, sehingga pelayanan terhadap haji memang harus ditingkatkan," imbuh Nana. 

Dalam kesempatan itu, Nana juga menerima usulan dari Komisi VIII DPR RI untuk mengadakan embarkasi haji baru di Kabupaten Demak. Alasannya, Demak cukup strategis untuk melayani jemaah haji di wilayah pantura hingga bagian tengah Jawa Tengah. 

"Ada masukan untuk dibuatkan embarkasi di Demak. Selama ini untuk jemaah haji kita siapkan di Donohudan. Ini akan kami koordinasikan dengan Bupati Demak untuk mencari lokasinya," kata Nana. 

Sementara itu, Ketua Tim Reses Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengatakan, Jateng menjadi daerah kedua dengan jumlah jemaah haji tertinggi di Indonesia setelah Jawa Timur. 

Sehingga adanya tambahan kuota haji sebesar 3.093 jemaah di Jawa Tengah untuk tahun 2024 dinilai tepat sasaran.

"Kuota haji di Jawa Tengah dapat tambahan cukup besar sekitar 3.093 dari sekitar 30 ribuan," kata Wachid.

Lebih lanjut, biaya haji tahun 2024 baru saja ditetapkan oleh Kementerian Agama dan tinggal menunggu Keputusan Presiden. Angka yang ditanggung oleh jamaah ditetapkan adalah Rp 56 juta. 

Sebelumnya, usulan pemerintah sebesar Rp105 juta kemudian atas permintaan DPR diturunkan menjadi Rp 93 juta. Kemudian ada bantuan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sekitar 40 persen, sehingga hasil akhir yang harus dibayarkan jemaah adalah Rp56 juta.

"Jemaah itu punya tabungan Rp 25 juta, artinya tinggal membayar sekitar Rp31 jutaan. Kami juga mintakan agar ada virtual account dengan rata-rata setiap jemaah haji Rp 2 juta, jadi angka pelunasannya untuk jemaah haji tinggal membayar Rp 29 juta," tandasnya.