Bupati Respons soal Kades di Klaten Akan Diperiksa Polda Jateng Terkait Dana Aspirasi

KLATEN, KOMPAS.com - Bupati Klaten Sri Mulyani merespons soal rencana Polda Jawa Tengah akan memeriksa kepala desa di Klaten terkait dugaan korupsi dana aspirasi Pemerintah Provinsi Jateng.

Sri Mulyani mengaku mendengar informasi tersebut dari media sosial.

Akan tetapi, sampai saat ini, dirinya belum mendapat pemberitahuan dari Inspektorat Provinsi atau Polda Jateng terkait pemeriksaan itu.

"Secara teknis saya sendiri tahu dari media sosial. Kalau dari pemberitahuan dari Inspektorat Provinsi sampai dengan saat ini tidak ada koordinasi. Kalau di medsos itu saya membacanya itu Klaten, Wonogiri, dan Karanganyar. Tapi, sejauh ini, kepala desa-kepala desa mana saja (di Klaten) itu belum ada koordinasi dengan saya ataupun belum ada pemberitahuan kepada saya, belum ada," kata Sri Mulyani saat dihubungi wartawan, Selasa (28/11/2023).

Dia juga mengatakan, tidak ada tembusan dari Polda Jateng ke pemda terkait rencana pemeriksaan itu.

"Tidak ada tembusan ke pemerintah daerah dan ini juga koordinasi belum ada. Dan desa-desa mana saja belum ada informasi kepada saya," ujar dia.

Sri Mulyani mengaku siap menerjunkan tim dari Inspektorat dan Dispermasdes untuk ikut membantu seandainya ada pemeriksaan kepala desa di Klaten terkait dugaan korupsi dana aspirasi.

"Harapan saya, ini bukan menjadi sebuah kasus yang serius atau sebuah penyimpangan anggaran desa. Tapi, harapan saya, ini hanya salah administrasi atau kurang atau belum dibayarnya SPJ dari bantuan-bantuan keuangan tersebut," kata dia.

Sebelumnya, sebanyak 13 orang yang terdiri swasta dan instansi pemerintah diperiksa terkait dana aspirasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Terdapat tiga lokasi, yaitu Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Klaten, yang saat ini sedang diproses Polda Jateng.

Dirkrimsus Polda Jateng Kombes Dwi Soebagio mengatakan, 13 orang tersebut diperiksa karena ada dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.

"Kasus itu sudah berjalan sejak 12 April 2023," kata dia di kantornya, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jumat (24/11/2023).

Penyelidikan yang dilakukan di Wonogiri, Karanganyar, dan Klaten itu terjadi pada periode anggaran 2020-2022.

"Ada beberapa modus yang sedang kami upayakan ungkap," paparnya.