Jika Terpilih, Anies Revisi UU ITE, Nilai Hujatan-Kritik Baik untuk Pemerintah

SOLO, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) Anies Baswedan bakal melakukan pengakajian ulang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini diungkapkan Anies Baswedan saat Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhamadiyah Surakarta, pada Rabu (22/11/2023). 

Capres nomor urut 1 itu menilai, selama ini Undang-Undang ITE membelengu kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Anies juga menyinggung soal warga Indonesia masih menyamarkan atau menyebut Indonesia dengan istilah wakanda ataupun konoha.

"Jangan sampai menyebut Indonesia dengan dengan istilah wakanda, konoha hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia karena khawatir ada Undang-Undang ITE yang memprosesnya," kata Anies, saat dialog di lokasi, Rabu. 

"Insya Allah, Undang-Undang yang membelenggu kebebasan akan itu yang akan direncanakan untuk direvisi ke depannya," lanjut dia.

Lebih lajut, capres dari Koalisi Perubahan ini juga mengatakan jika kritik sangatlah penting bagi keberlangsungan pemerintah. 

Jika kritik tidak dibebaskan, maka menurutnya kebebasan berdemokrasi akan mengalami penurunan.

"Kita menyaksikan juga bagaimana kebebasan dalam demokrasi mengalami penurunan, kritik justru dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan," sebut dia. 

"Karena kritik itu akan mencerdaskan masyarakat dan memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik karena adanya hujanan kritik," tegas dia. 

Oleh karena itu, kebebasan berpendapat perlu dikembalikan lagi untuk masyarakat karena ketakutan mengkritik pemerintah dalam Undang-Undang ITE. 

"Tapi, ketika kritik itu mati atau dimatikan maka yang sesungguhnya terjadi kebijakan itu kualitasnya mengalami penurunan," kata dia. 

"Jadi, kami memandang kebebasan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dikembalikan bahkan kebebasan pada rakyat secara umum" kata dia.