Prabowo Bakal Sederhanakan Anggaran Langsung ke Desa, Wujudkan Pembangunan Berkeadilan

KOMPAS.com - Ribuan orang datang dalam kegiatan Safari Cinta Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk Prabowo Subianto Pemimpin Istimewa di Desa Patuanan, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Rabu (15/11/2023).

Di acara tersebut Dedi Mulyadi mengatakan ia memiliki kepekaan terhadap setiap permasalahan yang dialami oleh setiap warga.

Dari setiap permasalahan warga itu Dedi selalu melaporkannya pada Prabowo Subianto sebagai bahan evaluasi dalam menyempurnakan kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo.

"Seperti kemarin ada ibu di Indramayu sakit kulit terkelupas sudah 19 tahun, BPJS dicabut, bantuan dari desa juga dicabut. Problemnya adalah kesalahan data bagaimana bisa orang yang patut dibantu tapi tidak dapat bantuan," ujarnya dalam keterengan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (16/11/2023).

Selain itu, ke depan Capres nomor urut dua itu akan memaksimalkan peran RT dan RW dalam menyempurnakan data warga. Sebab selama ini bantuan yang disalurkan hanya berpatokan pada data BPS hasil survei empat tahun ke belakang.

Nantinya, kata Dedu, data akan diperbaharui berkala dengan melibatkan aparat kewilayahan mulai tingkat RT. Selanjutnya nama penerima bantuan akan diumumkan, jika ada yang tidak setuju bisa melakukan protes langsung.

"Saat ini kan pusat hanya ambil satu data sehingga yang dapat bantuan orangnya itu-itu juga. Jadi ke depan data akan disempurnakan dan bantuan ditambah," ujarnya.

Untuk menunjang itu semua para RT dan RW akan menerima gaji minimal Rp 1 juta per bulan. Selain itu mereka akan dibekali alat komunikasi yang tersambung langsung ke pusat data sehingga secara berkala bisa diperbaharui.

"Kalau ada warga meninggal, sakit atau bahkan cerai langsung di-update karena itu mempengaruhi angka kemiskinan," kata pria yang identik dengan iket putih itu.

Tidak hanya itu, ke depan anggaran akan didistribusikan langsung ke desa. Jangan sampai anggaran 'mampir' dulu ke provinsi dan kabupaten/kota.

Dedi menambahkan, kebutuhan desa akan dirumuskan melalui rapat antara desa bersama warga, sehingga kebutuhan paling mendasar bisa terpenuhi dan pembangunan harus berpihak pada warga.

"Nanti dimasukkan komponen gaji RT, RW sampai guru ngaji agar ada rasa keadilan. Kalau ada yang tidak setuju tinggal protes, jarak ke desa dekat. Buat sederhana, bikin mudah agar Indonesia ini maju uang tidak habis di atas terus uangnya," ucap Dedi Mulyadi.