Ada Patung Jokowi di Kabupaten Karo, Tanda Terima Kasih atau "Prasasti" Politik?

Seorang warganet menuliskan "rakyat Karo tidak butuh patung". Sementara yang lain membela dengan mengatakan itu adalah bentuk "ungkapan rasa syukur masyarakat".

Terlepas dari silang pendapat itu, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Devi Darmawan, menilai pembangunan patung tersebut menunjukkan bahwa Jokowi ingin menghidupkan politik mercusuar dan tidak lagi berorientasi pada pembangunan yang substantif.

“Itu terlihat seperti [Jokowi] ingin menghidupkan politik mercusuar lagi. Karena ingin ada bangunan, ada prasasti yang menunjukkan bahwa Jokowi adalah sosok presiden yang berhasil, dengan dibangunnya patung tersebut,” ungkap Devi kepada BBC News Indonesia.

Seorang warga Karo, Samsul Bahri Sembiring, mengkritik dana sebesar Rp2,5 miliar yang diperkirakan untuk pembangunan patung itu, yang dia sebut ‘nggak etis, nggak layak’.

Walaupun demikian, Samsul mengakui bahwa sebagian warga daerah tersebut menilai patung itu merupakan tanda tanda terima kasih atas infrastruktur yang telah dibangun oleh Jokowi.

“Patung itu sebagai wujud terima kasih kepada Presiden Jokowi. Tidak lagi patung itu dijadikan alat politik untuk melestarikan kekuasaan,” ungkap Samsul Bahri Sembiring, seorang warga Karo kepada BBC News Indonesia pada Senin (6/11).

Apa yang kita ketahui tentang Patung Juma Jokowi di Karo dan mengapa menuai pro dan kontra di tengah masyarakat?

Awal mula pembangunan patung Jokowi di Karo

Pada Desember 2021 silam, warga Karo mengirimkan sebuah truk berisi tiga ton jeruk ke Istana Kepresidenan yang disertai permintaan warga agar jalanan di Liang Melas Datas Kabupaten Karo segera diperbaiki karena menganggu akses warga setempat.

Sesuai permintaan, jalanan sepanjang 32 kilometer di kawasan tersebut mulai diperbaiki pada Februari 2022.

Sejak perbaikan jalan rusak tersebut, ekonomi masyarakat Liang Melas Datas meningkat pesat.

Oleh karena itu, warga Karo berencana membangun patung Jokowi setinggi enam meter dengan fondasi 1,5 meter sebagai tanda terima kasih.

Patung itu terbuat dari bahan mirip perunggu dan didesain menyerupai Presiden Joko Widodo. Sosok patung itu terlihat berdiri dan memandang ke depan. Tangan kanannya terangkat, seolah-olah sedang melambaikan tangan.

Lokasi pembangunan monumen tersebut berada di kawasan perbukitan seluas dua hektare sebelum masuk Desa Kuta Mbelin dan akan menjadi lokasi rekreasi sekaligus pusat wisata di Liang Melas Datas.

Menurut Ketua Panitia Pembangunan Monumen Juma Jokowi, sekaligus Kepala Desa Polatebu, Adil Sebayang, pembangunan kawasan monumen Juma Jokowi itu diperkirakan akan menghabiskan dana Rp2,5 miliar.

Ia mengatakan dana tersebut berasal dari dana patungan warga setempat dan donatur.

"Saat ini dana yang terkumpul dari swadaya masyarakan mencapai Rp 400 juta," tutur Adil, dilansir dari Kompas.com, Minggu (5/11).

Menantu Jokowi, Wali Kota Medan Bobby Nasution, turut hadir dalam upacara peletakan batu pertama pembangunan Monumen Juma Jokowi.

"Saya hadir di sini mewakili keluarga, dan tadi ketua panitia menjelaskan kekurangan dana, menanggapi ini saya beserta teman-teman memberikan oleh-oleh untuk membantu sebanyak Rp500 juta," kata Bobby.

Bobby kemudian melakukan panggilan video kepada Presiden Jokowi, yang hadir menyapa warga lewat tampilan layar besar.

Presiden Jokowi mempersilakan masyarakat membangun Monumen Juma Jokowi. Ia mengatakan yang paling penting adalah jalan di daerah itu sudah bagus dan bisa digunakan masyarakat di sentra pertanian.

”Saya senang, itu saja. Saya senang kalau masyarakat senang. Terima kasih Pak Kades, seluruh warga di Liang Melas Datas, terima kasih, selamat siang. Menjuah juah,” kata Jokowi.

Ini bukanlah pertama kalinya masyarakat membangun patung Jokowi.

Warga Desa Sunu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) mendirikan patung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Puncak Bukit Sunu.

Patung tersebut memiliki berat 700 kilogram dengan tinggi 3,5 meter. Warga membutuhkan waktu 4,5 jam untuk mengarak patung Jokowi sampai puncak gunung Sunu yang memiliki ketinggian 1.074 meter di atas permukaan laut pada 10 November 2021.

Menurut laporan Kompas.com, Kepala Seksi Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten TTS, El Njukamban, mengungkapkan pembuatan patung Jokowi di puncak Gunung Sunu merupakan keinginan masyarakat desa.

Warga Sunu kerap kali menggelar ritual adat di depan patung Jokowi itu. Bahkan, pada Sabtu (21/10), warga setempat pergi ke Bukit Sunu untuk menyampaikan doa dan harapan di depan patung Jokowi.

"Lewat ritual adat bersama di depan patung Presiden Jokowi, para warga desa berharap Presiden Jokowi dapat tetap menjadi bapak untuk semua, dan bukan hanya untuk sekelompok orang, atau keluarga saja," ujar Kepala Desa Sunu Yakob Kase, Minggu (22/10).

Beberapa warganet melayangkan kritik terhadap Jokowi karena merestui pembangunan patung dengan dana miliaran tersebut.

Seorang pengguna platform media sosial X (yang dulu dikenal sebagai Twitter) berpendapat bahwa pembangunan jalan memang sudah merupakan hak warga negara dan bukanlah sesuatu yang patut dipuji.

“Seharusnya bukan sesuatu yang istimewa sampai dibuatkan patung Jokowi segala,” tulis pengguna tersebut dalam cuitannya.

Kemudian, seorang pengguna lain mengatakan bahwa masyarakat Karo sebetulnya tidak membutuhkan patung.

“Jika jalanan sehari hari rusak parah. Sudah 10 tahun tidak di perbaiki. @jokowi,” kata pengguna itu.

Tetapi ada pula beberapa warganet yang setuju dengan pembangunan patung Jokowi di desa tersebut.

Seorang pengguna dengan nama @tamrintomagola juga memuji pembangunan patung Jokowi yang ia pandang sebagai hal positif.

“Lebih cepat, lebih baik bagi Indonesia,” tulisnya.

Senada, pengguna dengan nama @SimbolonBilma mengatakan bahwa masyarakat di Kabupaten Karo memang sangat bersyukur atas pembangunan yang dilakukan di desa tersebut.

Sehingga, mereka akhirnya membangun patung sebagai tanda terima kasih, bukan dengan motif politik.

“Ungkapan rasa syukur dari masyarakat yang keluar dari hati sanubari yang paling dalam. Tidak ada unsur politik, yang ada hanya rasa bangga terhadap presiden,” ungkapnya dalam cuitan.

Kampung Samsul sendiri terletak di Perbulan, Kecamatan Lau Baleng, tak jauh dari Liang Melas Datas. Ia pun tahu betul kesulitan akses di desa-desa sekitar.

"Saya paham betul bahwa warga di situ, jalan menuju ke desa itu sangat sulit, sudah berpuluh-puluh tahun. Dengan adanya inisiatif pemerintah membangun infrastruktur di desa itu, ya saya memahami itu sangat berterima kasih warga di situ," ujar Samsul kepada BBC News Indonesia.

"Semua orang yang mengetahui kondisi desa itu, pasti memahami jika patung Pak Jokowi dibangun di sana karena betapa berterima kasihnya warga kepada pemerintah."

Meski demikian, Samsul tak ingin patung ini dijadikan alat politik, apalagi menjelang Pilpres 2024 mendatang.

"Hendaknya patung itu tidak dijadikan sebagai alat politik. Dalam konteks hari ini, memang berkembang kontestasi pemilihan presiden, kan ada perebutan pengaruh. Itu sudah ranah politik," tuturnya.

Namun, Samsul menyoroti biaya pembangunan patung Jokowi, yang ia anggap terlampau tinggi.

Ketua panita pembangunan patung Jokowi, Adil Sebayang, mengatakan bahwa pembangunan monumen tersebut diperkirakan bakal menghabiskan dana sekitar Rp2,5 miliar.

Adil mengungkap dana pembangunan patung itu berasal dari sumbangan masyarakat dan donatur.

"Saat ini dana yang terkumpul dari swadaya masyarakat mencapai Rp 400 juta," ucap Adil, seperti dikutip Kompas.com.

Samsul menilai warga sekitar memang tak akan sanggup mengumpulkan dana sebanyak itu karena penduduk LMD rata-rata hanya petani jeruk biasa, bukan pengusaha besar.

"Itu kan dari petani-petani biasa, petani jeruk, bukan pengusaha besar, mengeluarkan uang sebesar itu, diminta sumbangan-sumbangan, itu saya kira enggak etis, enggak layak," katanya.

"Kecuali panitianya mencari sponsor, itu terserah. Namun, kalau dari warga sekitar, seharusnya jangan dilakukan seperti itu."

“Itu terlihat seperti [Jokowi] ingin menghidupkan politik mercusuar lagi. Karena ingin ada bangunan, ada prasasti yang menunjukkan bahwa Jokowi adalah sosok presiden yang berhasil, dengan dibangunnya patung tersebut,” ungkap Devi kepada BBC News Indonesia.

Berkaca pada suasana politik beberapa bulan terakhir, kata Devi, Jokowi memiliki kecenderungan untuk ‘merestui’ hal-hal yang sebetulnya tidak baik bagi masyarakat maupun demokrasi.

“Dengan adanya kecenderungan keberpihakan presiden terhadap salah satu pasangan calon untuk pemilu 2024, itu kelihatan bahwa Jokowi bukan seorang demokrat."

"Dengan dibangunnya patung gambar Jokowi di saat ini, menjelang akhir pemerintahannya, menurut saya itu tidak bijak," lanjut Devi.

Ia menambahkan bahwa patung itu kelak akan menjadi simbol pengaruh Jokowi di daerah tersebut yang kemudian berpotensi menjadi ‘lumbung suara’ bagi calon pasangan yang Jokowi dukung dalam Pemilu 2024.

Selain itu, Devi juga menyoroti dana Rp2,5 miliar yang tentu tidak kecil, terutama untuk ukuran desa.

Ia mengatakan bahwa dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dessa atau mensejahterakan rakyat di sana ketimbang membangun patung Jokowi.

“Kalau misalnya memang mau dialokasikan ke yang lain, justru ke hal yang lebih berpengaruh di tingkat lokal. Ke pangan misalnya yang menjadi masalah krusial saat ini,” sebut Devi.

Sementara, pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan cukup wajar jika masyarakat Karo ingin membangun patung untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada Jokowi atas pembangunan yang dilakukan pemerintahannya.

Sebab, menurut Ray, tidak bisa dipungkiri bahwa Jokowi cukup berjasa dalam meningkatkan pembangunan di beberapa daerah di Indonesia.

“Bagaimanapun, Jokowi memang punya catatan yang layak dikenang, pembangunan-pembangunan zaman dia ini tidak bisa diabaikan begitu saja,” kata Ray.

Namun, Ray juga merasa bahwa Jokowi memang memiliki keinginan untuk melenggangkan kekuasaan dan pengaruhnya, sehingga motif politik juga tidak bisa diabaikan.

“Bahwa ia mendorong anaknya untuk jadi wakil Presiden saja itu menunjukkan pada kita bahwa dia tetap ingin berkuasa. Dia ingin tetap menjadi sesuatu yang diperbincangkan di republik ini,” ujar Ray.

BBC News Indonesia telah menghubungi Deputi II Kepala Staf Kepresidenan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Abetnego Panca Putra Tarigan namun Abetnego menolak untuk memberi tanggapan.