Bupati Sebut Rata-rata Lama Sekolah di Pemalang 6,5 Tahun Atau SMP Semester 1, IPM Rendah

SEMARANG, KOMPAS.com-Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana menyinggung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah di Kabupaten Pemalang menjadi salah satu tugas utama untuk Bupati Mansur Hidayat yang baru dilantik.

Bupati Pemalang itu menyebut IPM rendah di daerahnya karena rata-rata lama pendidikan yang ditempuh oleh anak di Pemalang masih 6,5 tahun saja.

“Pendidikan di Kabupaten Pemalang menurut BPS itu masih rendah. Lama pendidikannya itu masih sekitar 6,5 tahun. Itu sampai SMP semester satu,” tutur Mansur usai dilantik Pj Nana di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (9/10/2023).

Sebelumnya dalam pidato sambutan Nana mengatakan IPM Kabupaten Pemalang masih berada di angka 67,19 saja. Indeks tersebut masih di bawah rata-rata IPM Jateng 2022, yakni di angka 72,79.

Selain faktor pendidikan, Mansur juga menyebut hal ini juga dipicu masalah kesehatan. Termasuk di antaranya prevalensi stunting di daerahnya.

“Memang IPM ini salah satunya pemicunya atau salah satu indikatornya itu pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.

Untuk mendorong kenaikan IPM tersebut, Mansur berencana menggerakkan anak buahnya untuk mengurangi jumlah anak tidak sekolah (ATS).

Utamanya dengan melanjutkan gerakan “Njoh Sekolah Maning” atau gerakan untuk melanjutkan sekolah wajib hingga bangku SMA/SMK.

“Sehingga kita ATS di Pemalang harus berkurang, kita akan galakkan pada seluruh insan Pemalang khususnya para ASN, para kader PKK untuk melihat apakah masih ada anak-anak yang tidak sekolah. Itu kita gerakan "Njoh Sekolah Maning" sehingaa tidak ada anak yang tidak sekolah. Semoga IPM-nya akan semakin baik,” bebernya.

Lebih lanjut, pihaknya berencana melakukan penataan birokrasi dan mengisi sejumlah kekosongan. Sehingga pihaknya dapat bergerak cepat melakukan Langkah strategis dalam bidang infrasturktur, stunting, dan ATS.

Sementara buntut kasus Mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo yang dicopot akibat tersandung kasus korupsi, Mansur berjanji untuk menjalankan pemerintah secara terbuka dan akuntabel.

“Integritas itu memang yang harus dilakukan dan sudah saya lakukan, pada saat sesi pilihan sekda, kita lakukan dengan terbuka akuntabel dan semua boleh mendaftar.  Tidak ada kongkalingkong di situ. Saya ingin menunjukkan bahwa inilah modal jabatan by sistem yang kita lakukan dengan seleksi terbuka,” tandasnya.