Kecewa Tak Masuk Formasi PPPK 2023, Ratusan Nakes di Brebes Demo Kantor Pemkab

BREBES, KOMPAS.com - Ratusan tenaga kesehatan (nakes) honorer melakukan aksi demo di depan Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Pemkab Brebes, Jawa Tengah, Jumat (22/9/2023).

Mereka mengaku kecewa lantaran tak masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 seperti yang pernah dijanjikan Pemkab Brebes.

Mereka pun mengancam mogok kerja jika tuntutannya tak dipenuhi.

Aksi unjuk rasa sempat memanas saat mereka hanya dijanjikan formasi PPPK tahun depan.

Mereka sempat tersulut emosi hingga akhirnya terus mendorong gerbang KPT dan berusaha merangsek masuk.

Perwakilan pengunjuk rasa berhasil masuk dan menuntut Pemkab Brebes segera menyurati Kementerian PAN-RB. Mereka menghendaki agar persetujuan Kementerian PAN-RB dikoreksi.

Salah satu peserta aksi, Agus menyebut Pemkab Brebes telah ingkar janji terkait perekrutan PPPK 2023 untuk formasi nakes sejumlah 813 orang.

"Kami menuntut janji manis Pemkab Brebes untuk PPPK nakes harus dituntaskan. Karena perekrutan nakes ini nol persen. Kami minta tahun ini harus ada. Kami telah berjuang menangani pandemi Covid-19 tapi dibuang begitu saja," kata Agus.

Sekda Brebes Djoko Gunawan menjelaskan, awalnya usulan Formasi PPPK 2023 sejumlah 2.555 orang. Dengan rincian tenaga fungsional guru 1.646, tenaga fungsional nakes 813 orang, dan tenaga fungsional teknis lainnya 96 orang.

Namun KemenPAN-RB hanya menyetujui 70 persennya atau 1.742 orang. Terdiri dari formasi guru 1.646, dan tenaga teknis 96 orang.

"Kita menyusun formasi. Kita sudah siapkan semuanya. Untuk memastikan anggaran tahun 2024 kami sudah bersurat ke Kemenkeu agar dipastikan penganggaran rencana perekrutan PPPK 2.555 orang ini bisa tercover tidak di alokasi DAU tahun 2024. Namun demikian sampai dengan hari Jumat kemarin belum ada jawaban surat itu," kata Djoko.

Djoko mengaku Pemkab Brebes telah mengusulkan pilihan agar perekrutan PPPK merata. baik tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, maupun tenaga teknis.

Pihaknya mengusulkan pilihan 50 persen tenaga kesehatan dan 50 persen tenaga pendidikan dari 1.742 formasi yang disetujui.

Namun KemenPAN-RB tidak menyetujui karena saat ini guru menjadi prioritas nasional, maka formasi PPPK nakes harus di-take down.

"Yang disetujui itu 1.742 yang terdiri dari guru dan tenaga teknis lainnya. DAU kemarin juga sudah turun untuk gaji PPPK tahun 2024 sudah ditentukan Rp 83 miliar," kata Sekda.