Kerusuhan Berujung Kantor Bupati Pohuwato Dibakar, Puluhan Orang Diperiksa

“Untuk sementara masih kami cek (jumlah) yang diamankan, dan masih dimintai keterangan belum tahu pasti berapa, jumlahnya kurang lebih puluhan, dan bisa bertambah jumlahnya,” kata Kombes Desmont Harjendro, Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo, Kamis malam (21/9/2023).

Desmont Harjendro menegaskan situasi terkini di Kota Marisa, ibu kota Kabupaten Pohuwato sudah aman, normal dan kondusif.

Sebelumnya diberitakan, pengunjuk rasa yang berjumlah ribuan orang menuju Kota Marisa yang menjadi ibu kota Pohuwato.

Mereka berkumpul sejak pagi di lapangan Desa Buntulia Utara. Setelah agak siang warga semakin bertambah, mereka bergerak menuju kantor dan melakukan perusakan PT PETS, kantor bupati, gebung DPRD, dan KUD Dharma Tani.

Para pengunjuk rasa ini menamakan diri sebagai Aliansi Majelis Permusyawaran Rakyat Pohuwato (MPRP) dan Aliansi Forum Persatuan Penambang Ahliwaris Pohuwato. Mereka menuntut tali asih tanah dari PT PETS selaku perusahaan tambang.

Selain kantor bupati yang terbakar, fasilitas lain ikut dirusak yakni kantor DPRD, Rumah Dinas Bupati dan Kantor perusahaan tambang PT PETS. Pemerintah belum menghitung total kerugian dari aksi anarkisme tersebut.

“Kami menyelamatkan diri, saat kantor kami sedang terbakar,” kata Ariyawan Mohamad, salah seorang pegawai di Kantor Bupati Pohuwato.

Secara terpisah, Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyesalkan pembakaran kantor Bupati Pohuwato yang dilakukan sekelompok orang, Kamis (21/9/2023). Menurutnya, aksi tersebut harusnya tidak dilakukan karena hanya akan merugikan masyarakat.

Penjagub Ismail tiba di Pohuwato sekitar pukul 18.30 Wita. Ia langsung menggelar rapat terbatas bersama Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Romano Yoyol, Danrem 133/NW Brigjen TNI Totok Sulistyono dan Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga.

“Saya terus terang saja menyesalkan adanya pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh massa. Sudah dilakukan upaya dialog oleh Pak Kapolda ternyata massa aksi tidak bersedia dan melakukan perusakan,” kata Ismail.

“Kantor ini adalah pusat layanan, pusat pemerintahan. Inilah yang menjadi penyesalan saya. Kantor bupati itu dibiayai melalui pajak daerah, retribusi daerah dan itu berasal dari uang masyarakat. Jadi kalau kita membakar berarti merugikan kita sendiri sebagai masyarakat,” jelas Ismail dengan mata berkaca-kaca.

Penjagub meminta warga Kabupaten Pohuwato dan Kecamatan Marisa pada khususnya untuk tidak terpengaruh dengan isu liar dalam situasi seperti ini. Masyarakat diminta berpikir dengan tenang dengan tidak mengedepankan emosi.

“Dalam situasi seperti ini harus berpikir secara tenang, tidak mengutamakan emosi. Kami berharap mereka mereka yang melakukan provokasi, pengrusakan dan pembakaran kantor Bupati untuk dilakukan langkah-langkah hukum,” tegasnya.