Harga Beras di Flores Timur Tembus Rp 15.000 Per Kilogram

Beras yang sebelumnya dijual Rp 12.000 hingga Rp 13.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp 14.000 hingga Rp 15.00 per kilogram.

"Ini sudah dua minggu beras naik, hampir semua di pasaran. Kalau satu karung 50 kilogram Rp 700.000," ujar Oncu Labina (31) warga Larantuka, Kabupaten Flores Timur, saat dihubungi, Kamis (14/9/2023).

Oncu mengungkapkan, naiknya harga beras membuat warga cemas. Apalagi saat ini memasuki musim kemarau. Ditambah lagi hasil komoditi perkebunan seperti pisang, kelapa juga mengalami penurunan.

Warga mendesak pemerintah segera melakukan upaya menstabilkan harga beras di pasaran.

Kondisi serupa juga terjadi di Desa Bokang Wolomatang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur.

Nysa Tukan (29) warga setempat mengungkapkan, harga beras di desa itu naik dari Rp 12.000 per kilogram menjadi Rp 14.000 per kilogram.

"Ada yang Rp 15.000 per kilogram. Setiap kios kadang harganya beda-beda, tapi kisaran harga Rp 14.000-Rp 15.000 per kilogram," ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Siprianus Ritan membenarkan bahwa harga bahan pokok, termasuk beras di sejumlah pasaran di wilayah itu naik.

Siprianus belum merinci bahan pokok yang mengalami kenaikan harga, lantaran sedang berada di luar daerah. Meski begitu pihaknya berencana melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras.

"Ada rencana untuk operasi pasar bekerja sama dengan Bulog," katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyoroti kenaikan harga beras di pasaran. Ia pun meminta kepada pemimpin daerah untuk memperhatikan dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Jokowi mengatakan, harga berbagai komoditas pangan di pasaran menunjukkan tren penurunan. Namun, hal berbeda justru ditunjukkan oleh harga beras.

Menurut orang nomor satu RI itu, kenaikan harga beras dipicu oleh fenomena super El Nino yang mengakibatkan kekeringan ekstrem. Fenomena tersebut kemudian mengganggu pasokan beras nasional.

Oleh karenanya, Jokowi meminta kepada para gubernur, wali kota, serta bupati untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga beras di masing-masing daerah.