Harga Beras Naik Akibat Kekeringan, Pemda Belum Manfaatkan Jatah Cadangan 100 Ton Bulog

SEMARANG, KOMPAS.com-Menghadapi kekeringan dan kenaikan harga beras, Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Jawa Tengah mendorong agar pemerintah kabupaten/kota memanfaatkan jatah Bulog Jateng sebanyak 100 ton setiap daerah.

Kepala Dishanpan Dyah Lukitsari mengatakan bila sejatinya setiap kabupaten/kota memiliki jatah di Bulog sebanyak 100 ton bila terjadi kekeringan.

"Masing-masing kabupaten/kota 100 ton tapi itu enggak ada yang memanfaatkan karena mereka enggak tau regulasinya," kata Dyah usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kantor Gubernur Jateng, Senin (11/9/2023).

Pihaknya menjelaskan sejumlah kabupaten/kota di Jateng mengalami Indeks Perkembangan Harga (IPH) tinggi di nasional. Mereka merupakan daerah paling terdampak kekeringan seperti Demak, kemudian  Blora, Grobogan.

"Kalau dirata-rata (semua kabupaten/kota) sekitar Rp 12.500-13.500 per kilo beras. Tapi sekali pun di Jateng Rp12.500 ternyata dibandingkan dengan provinsi lain kita masih lebih rendah kenaikannya. DIY dan luar Jawa kenaikan sampai 3 ribu dari HET. Kita kenaikannya hanya 2 ribu rata-ratanya," tuturnya.

Mestinya merespon kondisi kekeringan saat ini, pemkab berinisiatif mengajukan penggunaan cadangan 100 ton yang telah dijatah Bulog.

"Padahal kalau mereka aktif mengikuti rilisnya BMKG, Agustus kemarin mayoritas mungkin dari 90 persen statusnya sudah siaga kekeringan nah ini sudah boleh mengakses berasnya Bulog yang importasi tadi," lanjutnya.

Namun sampai sekarang baru Pemkab Boyolali yang telah menggunakan alokasi dari Bulog. Itu pun baru 28 ton saja. Padahal Boyolali telah berstatus awas atau terbilang mendesak.

"Seandainya semua kabupaten kota yang kering ini mengajukan kepada Bulog, terlebih Bulog ada barangnya, saya kira grojogan beras akan semakin banyak," tegasnya.

"Ini saya kira kalau gelontoran semakin banyak itu mereda juga harga. Jadi berbagai cara memang dilakukan," pungkasnya.