Tanggapan Tim 8 Partai NasDem soal Cak Imin Diperiksa KPK

BREBES, KOMPAS.com - Anggota Tim 8 Anies Baswedan dari Partai NasDem, Sugeng Suparwoto menanggapi pemeriksaan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Seperti diketahui, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnakertrans pada 2012.

"KPK saya kira bekerja profesional dan tetap berbasis pada perspektif hukum," kata Sugeng saat menghadiri Istighozah dan doa bersama perubahan untuk persatuan relawan pendukung Anies-Cak Imin, di Padepokan Kalisoga Slatri, Brebes, Jawa Tengah, Minggu (10/9/2023).

Untuk itu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.

"Maka kami dalam hal ini dari NasDem partai koalisi dengan PKB menyerahkan pada KPK terkait proses hukum itu," tutur Sugeng.

Sugeng yakin, Cak Imin dapat menjawab berbagai pertanyaan KPK seputar dirinya sebagai saksi. Sebagai warga negara yang baik, sudah tentu Cak Imin datang memenuhi panggilan KPK.

"Kami percaya Pak Muhaimin dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan KPK. Sebagai mana kemarin hadir di KPK sebagai warga negara yang punya kewajiban hukum maka ketika dimintai keterangan hadir," kata Sugeng.

Menurut Sugeng, dengan KPK yang profesional dan yakin tidak ada intervensi dari pihak tertentu, Cak Imin akan tetap maju hingga pendaftaran Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2024.

"Kami yakin Insya Allah dengan proses yang profesional, tidak ada intervensi yang sifatnya politis. Mudah-mudahan berjalan dengan baik sehingga Cak Imin atau Gus Muhaimin tetap akan jadi pasangan cawapres dari Pak Anies," kata Sugeng.

Sugeng meyakini pemerintahan Presiden Jokowi juga tidak akan ikut cawe-cawe dalam pencalonan Anies dan Cak Imin. Apalagi NasDem dan PKB pernah sukses mengantarkan Jokowi menjabat dua periode.

"Kita percaya kekuasaan yang saat ini tidak akan cawe-cawe atau ikut campur dalam pencalonan. Karena ini merupakan circle of life, ada akhir ada awal. Saya yakin pencalonan Pak Anies dan Pak Muhaimin akan berlangsung dengan baik," pungkasnya.

Diberitakan Kompas.com, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (7/9/2023).

KPK diketahui memintai keterangan Cak Imin terkait dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Cak Imin bersama rombongan kecilnya mendatangi gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 09.51 WIB.

Pemeriksaan Cak Imin menjadi terkesan politis karena Wakil Ketua DPR RI ini belum lama dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

Namun, KPK menjelaskan, tempus delicti atau waktu terjadinya pidana itu disebut berlangsung pada 2012, saat Muhaimin Iskandar menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan, semua capres dan cawapres yang hendak maju di Pilpres 2024 harus siap diperiksa KPK.

Menurutnya, semua orang harus siap jika sewaktu-waktu dipanggil KPK, tanpa memandang sosoknya.

"Iya siapa itu, pokoknya semuanya harus siap," ujar Cak Imin saat ditemui di Pondok Pesantren Al Aqobah Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Minggu (10/9/2023).

Cak Imin sendiri mengaku selalu siap jika diperiksa KPK. Sebab, dirinya sudah diperiksa beberapa hari lalu terkait dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2012.

Pada 2012 itu, Cak Imin menjabat sebagai Menakertrans. "Iya saya siap, semuanya siap, dan kemarin bahkan saya sudah diperiksa kan," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengusulkan semua bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden diperiksa KPK sebelum Pilpres 2024.

Hal ini menanggapi adanya pemanggilan KPK kepada Cak Imin. Ia melihat, langkah ini bagus untuk memastikan setiap pasangan calon yang maju, benar-benar bersih dari kasus korupsi.

"Sebagai Pimpinan Komisi III sekaligus anggota partai, saya meminta KPK sekalian membuat program pemeriksaan terhadap semua capres dan cawapres. Karena menurut saya, demi menjaga kredibilitas KPK dan persepsi publik, hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan oleh KPK," ujar Sahroni dalam keterangan tertulis (9/9/2023).