Walhi Sebut 60 Persen Hutan di NTB Rusak, Wagub: Tidak Terlalu Parah

MATARAM, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat, laju kerusakan hutan di NTB mencapai 60 persen dari total kawasan hutan 1.071.722 juta hektare.

"Dari hasil investigasi Walhi NTB mencatat laju kerusakan hutan di NTB telah mencapai 60 persen dari luasan hutan di NTB," kata Direktur Walhi NTB Amry Nuryadin, Senin (28/8/2023). 

Menurut Amry, jumlah laju kerusakan hutan NTB yang lebih dari setengah itu disebabkan beberapa faktor seperti aktfitas pertambangan, perambahan hutan dan alih fungsi lahan untuk kepentingan pembangunan pariwisata. 

Walhi NTB mencatat beberapa pembangunan yang berdampak penting bagi lingkungan hidup sehingga terjadinya kerusakan ekologi dan kehancuran ekosistem hutan di NTB.

"Catatan kita ada Pertambangan PT AMNT yang berada di kawasan hutan (IPPKH) seluas 7000 hektare, pertambangan PT STM memegang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Hu’u dompu dengan luas 19.260 hektare yang merupakan wilayah Kawasan hutan di Hu’u Dompu (masuk dalam KPHL-Toffo Pajo)," kata Amry. 

Selain itu, ada juga pertambangan PT AMG di pesisir Dedalpak Lombok Timur seluas 1.348 hektare, dan maraknya pertambangan illegal di Pulau Lombok dan Sumbawa. 

Selain fokus pada catatan kerusakan ekologi di kawasan hutan, Walhi mencatat ada kerusakan ekologi disebabkan pembangunan di sektor pariwisata, seperti kawasan pesisir salah satunya di KEK Mandalika seluas 1.250 hektare. 

Selain itu, ada rencana pembangunan Global Hub Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara seluas 7.030 Hektare.

"Ini juga akan mengancam terjadinya kerusakan ekologi pesisir Lombok Utara dan rencana pembangunan kereta gantung di kawasan hutan Rinjani seluas 500 hekatre," kata Amry. 

Wagub: Tak terlalu parah

Menanggapi catatan Walhi, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama semua pihak. 

"Apapun catatan itu bukan tanggung Jawab satu pihak, jadi progam yang terus kita gagas selama ini bagaimana untuk menghindari laju kerusakan hutan. Itu harus didukung semua pihak," kata Rohmi. 

Wagub yang mempunyai program NTB Hijau itu mengklaim, laju kerusakan hutan di NTB tidak terlalu parah dibandingkan daerah lain. 

"Jadi kalau catatan secara nasional, dari pada daerah lain, di NTB ini tidak terlalu parah. Masih bisa kita untuk melakukan perbaikan, secara menangani lingkungan tidak semudah membalikan telapak tangan," kata Rohmi. 

Menurut Rohmi, NTB dalam program NTB Hijau memiliki ambisi yang optimistis untuk terus memperbaiki dan menjaga lingkungan terlebih NTB saat ini menjadi daerah pilot project atau percontohan program Indonesia's FoLU Net Sink 2030 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Kita sudah on the track pada jalurnya, seperti progam NTB Hijau yang sudah kita gagas, kerja sama dengan Islamic Relief dan sebagainya yang support NTB selain dari Kementerian LHK ini," kata Rohmi.