Tanggapi Mundurnya Wabup, Bupati Blitar: Semua Aman-aman Saja...

“(Roda pemerintahan) masih jalan, ya. Semuanya aman-aman saja,” ujar Rini singkat kepada wartawan di sela Program Edukasi dan Intervensi Stunting yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Kampung Coklat, Blitar, Selasa (22/8/2023).

Rini yang hampir di setiap kesempatan menolak berkomentar tentang mundurnya Rahmat itu tidak menjelaskan lebih jauh apa yang dia lakukan setelah kursi Wakil Bupati Blitar kosong.

Dia juga tidak mengungkapkan bagaimana kelanjutan dari proses mundurnya Rahmat Santoso.

Rini hanya menambahkan bahwa Rahmat Santoso sudah meminta izin dirinya untuk mundur dari posisi orang nomor dua di Pemerintah Kabupaten Blitar tersebut.

Rini tidak menjawab saat ditanya alasan Rahmat Santoso mengundurkan diri.

Diberitakan sebelumnya, Rahmat Santoso mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Kabupaten Blitar yang ada di Kecamatan Kanigoro pada Senin (14/8/2023) untuk mengantarkan surat pengunduran dirinya dari kursi Wakil Bupati.

Setelahnya, Rahmat menggelar konferensi pers dan menyatakan bahwa dirinya memang mencalonkan diri untuk maju memperebutkan kursi DPR RI dari Dapil Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban melalui Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun kata Rahmat, jika pengajuan dirinya untuk mundur dari kursi Wakil Bupati Blitar semata karena statusnya sebagai calon legislatif, dirinya seharusnya mundur pada November nanti saat KPU RI telah menetapkan Daftar Caleg Tetap (DCT).

Karena itu, Rahmat menyatakan bahwa dirinya mengjukan pengunduran diri dari kursi Wakil Bupati dengan alasan kecewa pada kinerja Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) yang ada di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.

Pemicu kekecewaannya, kata Rahmat, adalah tidak segera dimulainya proyek pembangunan dua jembatan yang ada di wilayah Kabupaten Blitar dengan sumber dana bantuan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp 12,6 miliar.

Padahal, kata dia, pemberian bantuan dana rehabilitasi infrastruktur dari BNPB itu disetujui Pemerintah Pusat berkat lobi yang dia lakukan termasuk dengan melibatkan Ketua Umum PAN. Rahmat sendiri adalah Wakil Ketua DPW PAN Jawa Timur.

Bantuan pembangunan infrastruktur dari BNPB tersebut, terangnya, disetujui akhir 2022 dan dana telah ditransfer ke rekening Pemkab Blitar pada Februari 2023 namun hingga saat ini pembangunannya belum terealisasi.

“Nah, saya kan malu sudah memperjuangkan agar dapat bantuan dari BNPB sebesar itu tapi proyeknya tidak dikerjakan sampai sekarang,” ujar Rahmat.

Pernyataan Rahmat tentang lambatnya realisasi rehabilitasi dua jembatan yang roboh karena banjir itu dibantah oleh Ketua BPBD Kabupaten Blitar Ivong Bettryanto yang menyebut bahwa proses administrasi dari proyek rehabilitasi jembatan itu berjalan “on the track”.

Ivong membenarkan adanya “kesan” lambat dari realisasi proyek tersebut namun hal itu lebih disebabkan oleh status proyek sebagai proyek strategis yang harus melewati tahapan pemeriksaan yang sangat teliti termasuk dari Inspektorat Daerah.*