Satpol PP di Dharmasraya Dipecat karena Diduga LGBT

Pegiat HAM dan komunitas LGBT mengecam pemecatan itu karena dinilai diskriminatif dan tak berdasar, hingga berdampak RYP kehilangan haknya untuk bekerja dan mencari nafkah.

“Karena dia mengekspresikan seksualitasnya dia dipecat, ini menggambarkan bagaimana kebencian dan diskriminasi terhadap LGBT itu menghilangkan hak dasarnya dan ini mengerikan sekali,” kata aktivis dari perkumpulan Suara Kita, Hartoyo kepada BBC News Indonesia.

Hartoyo juga mempertanyakan dasar aturan yang melandasi pemecatan tersebut. Sebab orientasi seksual, dia sebut “tidak ada hubungannya dengan kinerja” seorang pegawai.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Dharmasraya, Syafrudin bersikukuh bahwa pemecatan itu melanggar Surat Perjanjian Kerja yang mengatur bahwa seorang praja tak boleh melanggar asusila.

“Silakan saja [menganggap pemecatan diskriminatif], tapi kami kan punya aturan. Masa seperti itu tidak kita tindak, kita biarkan saja? Masa kita memelihara dan membiarkan?” kata Syafrudin kepada wartawan Halbert Chaniago yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Belum diketahui bagaimana kondisi RYP usai peristiwa ini. BBC News Indonesia telah berupaya mencari akses kepada korban, namun belum berhasil sampai laporan ini ditulis.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang juga menyatakan bahwa mereka masih berupaya mencari akses dan informasi terkait RYP.

Bagaimana kasus ini bermula

Kasus pemecatan ini bermula ketika video RYP berangkulan dengan seorang perempuan viral di media sosial pada pertengahan Juli lalu. Di dalam video itu, RYP tampak mengenakan seragam Satpol PP.

Syafrudin merespons peristiwa itu dengan membentuk tim untuk memanggil dan memeriksa RYP. Dalam pemeriksaan, RYP disebut mengakui perbuatannya.

Hasil sidang kemudian menyatakan RYP “melanggar asusila” berdasarkan klausul yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (SKP) sebagai petugas honorer di institusi itu.

“Sejak awal ada perjanjian kerja, salah satunya kan tidak berbuat asusila. Ini [LGBT] kan sudah termasuk perbuatan asusila,” kata Syafrudin.

Dia dipecat “secara tidak hormat” pada Rabu (26/7) dan tidak mendapatkan pesangon.

Andreas Harsono dari Human Rights Watch (HRW) menilai proses pemecatan itu tidak adil, dan seolah menempatkan RYP sebagai pihak yang telah melakukan kejahatan.

“Orientasi seksual tidak boleh dijadikan dasar pemecatan seseorang karena itu adalah hak asasi manusia. Bahwa dia muncul ke publik dengan video, bermesraan bersama pasangannya, itu kan persoalan pribadinya. Itu bukan kejahatan,” kata Andreas ketika dihubungi.

“Orang lesbian kan berhak dicintai dan mencintai,” sambungnya.

Individu LGBT yang kehilangan sumber pencaharian juga berpotensi kehilangan akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Belum lagi dampak psikologis akibat stigma yang ditanggung.

Sebelum ada kasus ini pun, Hartoyo mengatakan komunitas-komunitas LGBT telah diliputi kekhawatiran dan ketakutan terhadap ancaman diskriminasi dan persekusi.

“Kalau ini dilakukan oleh pasangan heteroseksual belum tentu dipecat, paling-paling diberi peringatan. Cara pandang Kepala Satpol PP itu diskriminatif karena menganggap orientasi seksual ini menyimpang,” kata Hartoyo.

“Kejahatan apa memangnya yang mereka lakukan? Kok kesannya kayak membakar rumah orang, kayak mencuri uang orang miliaran rupiah. Memang LGBT enggak boleh kerja? Dasar aturannya apa?” sambungnya.

Hartoyo menilai aparat negara “tidak berhak” mencampuri urusan orientasi seksual individu.

Bukan kasus pemecatan pertama

Pemecatan dengan alasan LGBT bukan kali pertama terjadi di Dharmasraya, dan umumnya menempatkan korban dalam posisi tak berdaya.

Pada 2018, soerang polisi di Polda Jawa Tengah, Brigadir T diberhentikan secara tidak hormat karena alasan yang sama.

Brigadir T menggugat pemecatannya ke Pengadilan Usaha Tata Negara (PTUN) Semarang, namun gugatannya ditolak.

Dia kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang juga memperkuat putusan pengadilan sebelumnya.

Upaya kasasi juga telah dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA), namun MA justru mengesahkan dan menyetujui pemecatannya.

“Itu mencerminkan bahwa kualitas peradilan di Indonesia ini mengecewakan, terutama bagi kalangan minoritas,” kata Andreas.

Kasus serupa pun terus berulang. Pada 2020, setidaknya 15 anggota TNI dan Polri dipecat karena disangka “berperilaku homoseksual” dan juga telah menuai kecaman dari para pegiat HAM.

Tidak ada data yang merinci secara spesifik berapa banyak kasus pemecatan serupa terjadi di Indonesia.

Namun Human Rights Watch pada 2017 mencatat ada lebih dari 2.000 kasus persekusi dan diskriminasi yang menimpa komunitas LGBT, di antaranya termasuk pemecatan.

Penafsiran subjektif atas asusila

Menurut Andreas, kasus-kasus pemecatan ini – termasuk yang terjadi di Dharmasraya - menggambarkan bagaimana aparat mendasarkan tindakannya pada tafsir “subjektif”.

Selama ini, perlakuan diskriminatif terhadap individu LGBT disandarkan pada pelanggaran etik dan disiplin yang secara subjektif masih ditafsirkan sebagai tindakan yang “menyimpang” berdasarkan norma agama.

Dalam kasus pemecatan prajurit pada 2020 misalnya, TNI menyatakan bahwa orientasi seksual sesama jenis melanggar disiplin militer.

Begitu pula ketika pada 2019 lalu, Kejaksaan Agung menolak calon pegawai negeri sipil (CPNS) LGBT. Menteri PAN-RB saat itu, Tjahjo Kumolo, mengatakan tidak ada aturan dan undang-undang yang mengatur larangan hubungan sesama jenis, sehingga isu ini lebih ditempatkan sebagai persoalan etik.

Di Indonesia sendiri, tak ada Undang-Undang yang melarang LGBT. Namun Andreas mengatakan penafsiran subjektif atas norma dan asusila itu nyatanya telah melahirkan ratusan peraturan diskriminatif.

“Ini menunjukkan bahwa hukumnya jelek, penegakan hukumnya kacau balau.”