Alasan Perizinan, Diskusi Publik Mahasiswa yang Rencananya Dihadiri Eks Anggota MWA UNS Solo Dibubarkan Dekanat FISIP

Presiden BEM UNS, Hilmi Ash Shidiqi mengatakan pembubaran terjadi pada Rabu (26/7/2023), sekitar pukul 16.00 WIB.

Sediaannya diskusi publik ini akan menghadirkan dua eks anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo, Hasna Fauzi dan Tri Atmojo. Serta, perwakilan dari rektorat UNS.

Hilmi menjelaskan diskusi secara terbuka di Hutan Fisip UNS, juga telah dihadiri oleh seratusan mahasiswa namun akhirnya dibubarkan, dengan alasan tidak ada perizinan.

"Tadi kami dibubarkan oleh pihak Dekanat. Mereka membatasi kita dengan perizinan. Padahal, kita biasanya setiap melakukan kegiatan disitu, tidak perlu izin. Karena publik space," kata Hilmi Ash Shidiqi, saat dikonfirmasi, pada Rabu (26/7/2023), usai pembubaran.

Kemudian, sebelum pembubaran, kedua belah pihak calon pembicara, mengonfirmasi ketidakhadiran. Karena hal itu, para mahasiswa melakukan planning kedua, untuk melakukan diskusi publik mahasiswa.

"Sebenarnya kita juga sangat menyayangkan pihak rektorat dan eks anggota MWA menolak hadir. Pihak mantan MWA menolak hadir kalau pihak rektorat tidak hadir," katanya.

"Didatangi, terus dibilang tidak boleh. kita bilang kita enggak jadi diskusi karena pihak Rektorat dan MWA tidak hadir, kita diskusi bebas. Mahasiswa berpendapat apa. tiba-tiba beliau bilang, enggak boleh ada kumpul-kumpul di sini. Apalagi di luar Mahasiswa FISIP," katanya.

Dengan adanya pembubaran ini, Presiden BEM UNS memaknai adanya upaya pembatasan kebebasan akademik, di Kawasan Civitas Akademik UNS, sesuai Pasal 8 Undang-Undang DIKTI, tentang kebebasan akademik.

Hilmi melanjutkan dalam pembubaran ini, Pihak Dekannat sempat menawarkan untuk melakukan diskusi publik secara tertutup didalam ruangan.

"Sebenarnya patut dipertanyakan kenapa harus dipindahkan ke ruang tertutup. Padahal kalau di Ruang Terbuka bisa lebih banyak yang tahu. Ini aneh ketika ada pelarangan seperti ini. tempat itu biasa kita gunakan juga," ujarnya.

"Kita skeptis karena dulu pernah ada dialog, ditawarkan untuk masuk, ngobrol di dalam. tapi setelah kita masuk, kita harus menyertakan KTM, harus pakai sepatu, harus ini, harus itu. Terjadi pembatasan-pembatasan. Ini tidak kita inginkan," lanjutnya.