Sebanyak 620.258 Warga Jateng Tergolong Miskin Ekstrem

Kemudian disusul Kebumen sejumlah 55.320 warga dan Kabupaen Magelang sebanyak 48.762 warga.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jateng, Tegoch Hadi Noegroho mengatakan status verifikasi dan validasi (verval) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari 17 kabupaten miskin ekstrem sudah tuntas dilakukan.

"Status verval di 17 kabupaten PKE itu sudah 100 persen. Jumlahnya untuk 923 desa. Itu Anggota Rumah Tangga (ART) maupun Kepala Rumah Tangga (KRT) nya sudah 100 persen. ART miskin ekstrem ada 620.258 dan KRT-nya ada 194.281," tutur Tegoch saat ditemui di katornya, Kamis (8/6/2023).

Pihaknya fokus menggarap pengentasan kemiskinan ekstrem yang tersebar di 17 kabupaten. Lalu terdapat sebanyak 923 desa miskin ekstrem yang diambil dari data P3KE.

"Kemudian data kita singkronkan dengan DTKS, lalu muncul 620.000 tadi. Kita lalu lakukan verval untuk memastikan 620.000 itu benar-benar miskin ekstrem," tegasnya.

Penentuan status kemiskinan itu berdasarkan dari komponen kebutuhan dasar. Seperti rumah, jamban, air bersih, dan listrik. Kemudia status disabilitas, stunting, anak putus sekolah, hingga pengangguran atau masyarakat yang tidak bekerja.

"Jadi kemiskinan ekstrem ini memang kita pilih data yang kemiskinannya tertinggi di desa-desanya. Jadi tidak bisa menghitung bila Banyumas paling miskin. Karena masih banyak desa lain yang belum dihitung di situ. Kita hanya ambil di 923 desa untuk proses percepatan ini. Karena semua daerah pasti ada miskin ekstrem," katanya.

Sebelumnya sebagaimana arahan Wakil Presiden, pihaknya melakukan pilot project pengentasan kemiskinan di 5 kabupaten pada 2021 silam.

Jateng menjadi salah satu dari tujuh provinsi yang terpilih sebagai pilot project. Setiap kabupaten memiliki 25 desa yang diintervensi untuk kemiskinan ekstrem, sehingga totalnya 125 desa.

"Tahun kedua (2022) yang sekarang ada 17 kabupaten, ditambah lagi. Semua akan dilakukan percepatannya. Di Jateng kita coba intervensi di semua sektor. Ya rumahnya, jamban, air bersih, listrik, empat layanan dasar menjadi sasaran provinsi, termasuk rumah toidak layak huni (RTLH)," lanjutnya.

Lebih lanjut, untuk stunting pihaknya fokus pada pencegahan agar angka tidak terus bertambah. Lalu untuk difabel, ada dua pola penanganan, yakni bagi difabel nonpotensial dan potensial. Salah satunya melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS).

Sementara itu, pihaknya menybut adanya anak tidak sekolah (ATS) di 17 kabupaten tersebut sebanyak 16.910 orang. 

"Itu termasuk sasaran percepatan. Karena kita tahu kalau dalam keluarga miskin memiliki anak yang bersekolah SMA boarding school yang langsung dapat kerja. Itu kangsung bisa mengangkat keluarga," imbuhnya.

Meski pengentasan lewat pendidikan dinilai sangat cepat dan efektif mengangkat warga dari kemiskinan, tapi prosesnya memakan waktu lama. Pasalnya menggenjot ATS kembali ke sekolah ini bukan perkara instan dan butuh proses.

Sampai saat ini perhitungan kita garis kemiskinan Jateng 2022 berada di angka Rp 438.000 per orang per kapita sebagaimana tertuang di BPS 2022.

"Kalau perdapatannya (setiap individu) kurang dari Rp438.000 maka dikatakan (termasuk) miskin," jelasnya.