Walkot Bobby Setujui 6 Poin Tuntutan PBB, dari Penolakan Radikalisme hingga Intoleransi Beragama

KOMPAS.com - Wali Kota (Walkot) Medan Bobby Nasution mengaku setuju terhadap enam poin tuntutan yang disampaikan oleh Pemuda Batak Bersatu (PBB) terkait penolakan radikalisme dan intoleran beragama di Kota Medan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada massa PBB yang telah menyampaikan tuntutannya dengan tertib dan damai. Saya setuju dengan keenam butir tuntutan yang disampaikan tersebut,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

Untuk diketahui, PBB telah menggelar aksi damai di depan Balai Kota Medan, Kamis (8/6/2023).

Sebagai langkah sigap, Bobby mempersilakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kota Medan Dolly Sinaga menyampaikan enam poin tuntutan, yaitu menolak paham radikalisme dan intoleran beragama, serta pembubaran orang-orang beribadah.

Selain itu, kata Dolly, pihaknya juga menolak keras penutupan tempat beribadah. Ia berharap, pemerintah dapat menjadi fasilitator atas kasus jemaah Gereja Elim Kristen Indonesia (GEKI) di Medan Marelan.

“Pemerintah harus bisa menjalankan makna Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bahwa negara menjamin penduduknya untuk beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing,” kata Dolly.

Menanggapi tuntutan tersebut, Bobby mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjadi fasilitator dalam persoalan jemaah GEKI.

Ia menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Medan bersama pihak terkait pada akhir 2022 telah memberikan tiga tempat alternatif sebagai lokasi beribadah jemaah GEKI sebelum izin sementara beribadah di Suzuya Marelan keluar.

Pihak terkait yang dimaksud, yaitu Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) dan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Medan.

“Adapun ketiga tempat tersebut adalah rumah toko (ruko) yang disewakan Pemkot Medan untuk beribadah, Kantor FKUB, atau Aula Kantor Kemenag Kota Medan,” imbuh Bobby didampingi Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pelabuhan Belawan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Josua Tampubolon.

Dari ketiga pilihan tersebut, lanjut dia, pendeta dan jemaah GEKI meminta agar diperkenankan beribadah di Kantor Wali Kota Medan.

Lebih jelasnya, jemaah GEKI bisa beribadah di Kantor Wali Kota Medan sambil menunggu izin sementara keluar, bukan malah di luar seperti yang dilakukan selama ini.

“Saya langsung menyampaikan silakan, sebab ini (kantor wali kota) merupakan kantor masyarakat Kota Medan. Hari ini sudah ada komunikasi dengan bapak pendeta dan jemaah GEKI untuk mengecek langsung apa yang dibutuhkan guna melaksanakan ibadah,” jelas Bobby.

Ia mengaku, pihaknya telah menunggu pihak GEKI untuk melakukan pengecekan di Kantor Wali Kota Medan agar bisa langsung digunakan beribadah pada Minggu nanti.

Namun, kata Bobby, belum ada pihak GEKI yang datang untuk mengecek di bagian dalam Kantor Wali Kota Medan.

Ia mengungkapkan, kesiapan Pemkot Medan dalam mengurus masalah jemaah GEKI sudah dilakukan sejak Desember 2022.

“Mengapa sebelum dijadikan jemaah GEKI sebagai tempat beribadah, tempat tersebut tidak ada yang protes? Padahal dijadikan tempat yang aneh-aneh," ujar Bobby.

Namun, lanjut dia, begitu dijadikan jemaah GEKI, tempat beribadah ada pihak yang tidak terima.

"Teman-teman (massa PBB) boleh mengecek pernyataan yang saya sampaikan ini di media sosial (medsos) pada Desember 2022. Artinya, bukan karena kasus ini viral, baru wali kota bertindak,” ucap Bobby.

Pemkot Medan siap jadi fasilitator

Dalam kesempatan tersebut, Bobby mengatakan bahwa pihaknya siap menjadi fasilitator atas masalah jemaah GEKI.

Ia menyampaikan kepada seluruh massa PBB bahwa Kota Medan selama ini damai.

“Kita tidak mau terjadi perpecahan. Untuk itu, kita minta dukungan dari PBB guna menjaga Kota Medan karena kita selama ini sudah hidup dengan rukun,” ucap Bobby.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan memang telah mengeluarkan surat.

Surat tersebut, kata dia, bukan berisi larangan melakukan kegiatan beribadah, tetapi bertujuan agar pihak Suzuya mengajukan surat pernyataan bahwasannya tempat ibadah jemaah GEKI telah layak dan boleh digunakan untuk beribadah.

“Pemkot Medan tidak pernah melakukan pelarangan bagi yang ingin beribadah. Karena ada kelompok masyarakat di Medan Marelan yang melarang beribadah di Suzuya. Oleh karenanya, saya sampaikan agar izinnya harus dibuat sesuai dengan aturan sehingga tidak bertentangan di lapangan,” jelas Bobby.

Ia memastikan, pihaknya akan mengeluarkan izin sementara, tetapi dengan mengikuti semua aturan.

Apresiasi dari PBB

Sebagai penggelar aksi massa, PBB sangat mengapresiasi pernyataan Bobby tersebut.

Mereka pun memberikan selempang PBB dan mengalungkannya ke bahu suami Ketua im Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Medan Kahiyang Ayu itu.

Di samping itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PBB Sumatera Utara (Sumut) Ronal Gomar Purba mendaulat Bobby sebagai Bapak Toleransi.

“Kita sebut Pak Bobby Nasution sebagai Bapak Toleransi karena respons beliau dalam menyikapi aksi damai yang kita gelar ini. Beliau hadir langsung di tengah-tengah kami, itu membuktikan sangat memperhatikan warganya,” ucapnya.

Terlebih, lanjut Ronal, Bobby langsung mengambil sikap dan kebijakan menunggu izin keluar dengan memberikan kesempatan bagi jemaah GEKi beribadah.

Ia menilai, sikap Bobby tersebut merupakan bukti orang nomor satu di Medan ini layak sebagai Bapak Toleransi.

“Kami (sendiri) menyatakan akan menunggu izin keluar sehingga jemaah GEKI dapat beribadah dengan tenang,” ujar Ronal.

Aksi massa yang digelar di tengah panas yang menyengat kulit itu, Bobby menemui ratusan massa PBB.

Bahkan, menantu Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) itu langsung naik ke atas mobil komando untuk bergabung dengan sejumlah pengurus organisasi masyarakat Batak yang tengah berorasi menolak radikalisme dan intoleran di Kota Medan.

Tindakan Bobby tersebut langsung mendapat apresiasi dari seluruh massa dengan memberikan tepuk tangan meriah sambil berteriak “Hidup Pak Bobby” berulang kali.

“Belum pernah ada kepala daerah yang langsung menemui aksi seperti ini dan langsung naik ke atas mobil untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan aksi,” ucap salah seorang massa PBB.