Camat Minta 2 Gedung SD di Mentawai Dibongkar, Diduga Bahan Pasir Dicampur Lumpur

Job menilai, kualitas bahan yang digunakan untuk membangun dua gedung SD tersebut tidak baik.

"Beberapa waktu lalu saya monitoring dengan Muspika ke lokasi. Kami menemukan pembangunan SD 17 dan 22 kurang rapi, kurang berkualitas," kata Job yang dihubungi Kompas.com, Selasa (6/6/2023).

Job mengatakan, pembangunan dua SD itu sudah mencapai 70 persen dan tinggal finishing saja. Namun, dia menemukan banyak kejanggalan.

Di antarnya kualitas dinding yang kurang bagus dan diduga ada penggunaan material pasir lokal bercampur lumpur.

Job sudah memberi tahu hal ini ke kontraktor agar bangunan sekolah diperbaiki.

Menurut Job, akan sangat berbahaya jika pembangunan SD itu dibuat tidak bermutu dan tidak sesuai teknis karena bisa roboh dihantam gempa.

"Mentawai rawan gempa. Jangan karena tidak bermutu, roboh, dan membahayakan siswanya nanti," kata Job.

Sebelumnya, Job juga menyoroti renovasi SD 11 Simalegi Siberut Barat yang progresnya lambat. 

Akibatnya, hampir setahun 64 siswa di SD 11 Simalegi terpaksa belajar di pondok.

Untuk diketahui, bangunan SD tersebut rusak karena dihantam bencana gempa pada 11 September 2022.

Proyek renovasi sekolah dasar di Mentawai dilaksanakan BPPW Sumbar di bawah Kementerian PUPR.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, pembangunan sekolah di Mentawai sedang ditangani dan saat ini masih dalam proses

"Saya cek ya," kata Diana yang dihubungi via pesan WhatsApp, beberapa waktu lalu.

Menurut Diana, proyek itu mencakup tujuh renovasi sekolah, yaitu SD 11 Simalegi, SD 06 Madobag, SD 21 Madobag, SD SD 13 Cimpungan, SD 17 Simatalu, SD 22 Simatalu, dan SD 11 Paskiat Taileleu.

Proyek senilai Rp 26 miliar ini dikerjakan PT Somba Hasbo-Parsamean Nauli sejak 22 Agustus 2022.

Namun, kontraknya berakhir April 2023 sehingga sekarang diperpanjang melalui adendum.

Kepala BPPW Sumbar Kusworo Darpito yang dihubungi belum memberikan keterangan resmi terkait proyek itu.

"Lewat Pusat Pengelola Informasi dan Data (PPID) ya, Pak," kata Kusworo melalui pesan WA.

Sementara, pihak PPID tidak merespons saat dihubungi Kompas.com.