Gubernur Maluku Murad Ismail Diminta Proaktif Selesaikan Konflik Antarwarga

AMBON, KOMPAS.com - Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda (OKP) Cipayung di Provinsi Maluku mendesak Gubernur Maluku Murad Ismail untuk lebih peduli dan proaktif menyelesaikan konflik antarwarga yang kerap terjadi di Maluku. Sebab, Murad Ismail terkesan pasif dalam menyelesaikan konflik antarwarga.

“Kami OKP Cipayung plus Maluku meminta kepada Gubernur Maluku Murad Ismail untuk peduli dan terlibat aktif dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Maluku,” kata Koordinator Wilayah XI GMKI Maluku, Waraldo Alxander, saat menyampaikan sikap OKP Cipayung di Ambon, Rabu (1/3/2023).

Ia juga mengajak seluruh warga Maluku untuk menjaga situasi keamanan dan kedamaian.

“Kami OKP Cipayung Maluku mengajak semua masyarakat Maluku agar menjaga kerukunan dan kedamaian antarsesama orang basudara di Maluku,” katanya.

OKP Cipayung juga meminta agar warga di wilayah konflik dapat menahan diri dan tidak terprovokasi, sehingga situasi kemanan di wilayah Maluku tetap kondusif.

“Kami mengimbau agar masyarakat menahan diri dan tidak mudah terprovokasi dari segala bentuk tindakan yang berdampak pada kerusuhan orang basudara,” pintanya.

Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku, Abubakar Mahu mengatakan, warga di Maluku harus bisa menjaga persatuan dan persaudaraan agar suasana damai di Maluku tetap terjaga.

“Terkait berbagai konflik antarwarga di berbagai desa di Maluku, kebetulan sebentar lagi kita akan segera memasuki bulan Ramadhan, oleh karena itu OKP Cipayung plus punya komitmen besar untuk bersama-sama berpartisipasi menjaga kondisi sosial yang ada di Maluku,” katanya.

Sekretaris Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Maluku-Maluku Utara, Abdul Khalik Lapalelo meminta Gubenrur Maluku Murad Ismail harus lebih proaktif untuk menyelesaikan konflik antarwarga yang terjadi di Maluku.

“Kami menilai selama ini banyak terjadi konflik sosial di Maluku, namun Pak Murad selaku gubernur Maluku terkesan diam dan tidak peduli. Padahal hampir seluruh gelar adat di Maluku sudah didapatkan,” katanya.

“Tidak pernah gubernur Maluku bersuara untuk mengajak masyarakat di wilayah-wilayah konflik untuk berdamai. Harusnya gubernur sebagai tokoh adat Maluku wajib membangun narasai-narasi edukasi berupa ajakan dan pesan-pesan damai kepada masyarakat di tengah masyarakat,” imbuhnya.

Belum lama ini, ketegangan terjadi antara warga Desa Wakal dan Hitu di Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah. Warga kedua desa itu beberapa kali nyaris bentrok.