DPD RI Soroti Permasalahan Banjir Jateng Bakal Semakin Berat pada 2035

Senator DPD RI Perwakilan Jateng, Abdul Kholik menegaskan perlu upaya mitigasi lintas sektor guna mengantisipasi permasalahan banjir di Jateng.

Hal itu disampaikan usai forum group discusion (FGD) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juwana di Kantor DPD RI Jateng, Rabu (22/2/2023).

Langkah-langkah tersebut, di antaranya mengusulkan pencegahan penurunan permukaan tanah dan pengurangan penggunaan air tanah.

"Pastinya dari hulu hingga hilir. Pertama bisa dengan membangun sumur resapan, karena ternyata di Kota Semarang baru melakukan tahun lalu, sekitar 1.500 sumur resapan. Namun sudah berhenti, ini kan sayang, mestinya kan ini dilanjutkan," terangnya.

Lebih lanjut, pihaknya mendorong untuk menyiapkan tanggul laut. Kemudian, DPD RI Jateng juga merekomendasikan pembangunan waduk untuk mengurangi air. Tujuanya agar air tak semuanya turun ke bawah

"Tadi gambaran, BBWS, waduk yang punya potensi itu belum bisa semuanya dibangun, ada kawasan yang belum bisa menerima untuk dibangun waduk, disitu ini masih PR," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BBWS Panali-Juwana, Adek Rizaldi, mengatakan akar permasalahan banjir disebut karena adanya siklus hidrologi berubah.

Air hujan yang dulunya hanya 70 persen meresap ke tanah dan 30 persen ke sungai, saat ini fenomenya terbalik. Yakni yang masuk kesungai menjadi 70 persen karena daerah resapan sudah tak ada.

"Sungai kita tidak mampu nampung dan meluap ke pemukiman. Nah terjadi banjir. Kedua banjir rob, air laut masuk daratankarena daerah pantau utara pulau Jawa, khususnya pantura Jateng ternyata sudah mengalami penurunan muka tanah. Kalau di semarang udah 7,5 cm per tahun. Di sisi lain permukaan laut naik katena climate change, perubahan suhu global. Kenaikan muka laut dunia rata-rata 3 ml per tahun," tandasnya.