Komisioner KPU Pegunungan Arfak Bantah Berikan KTP untuk Mendukung Bakal Calon DPD RI

MANOKWARI, KOMPAS.com - Komisoner KPU Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, membantah memberikan dukungan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Papua Barat.

Hal ini ditegaskan oleh Yosak Saroi, Komisioner Devisi Teknis Penyelenggara KPU Pegunungan Arfak (Pegaf) di Manokwari pada Jumat (17/2/2023).

"Saya merasa tidak pernah memberikan KTP atau diminta memberikan KTP kepada bakal calon DPD RI," kata Yosak Saroi.

Yosak menambahkan, sebagai penyelenggara pemilu di daerah, dirinya sangat memahami aturan main tentang larangan sebagai penyelenggara, termasuk memberikan dukungan kepada bakal calon.

"Ketika KTP kami ditemukan dalam proses verifikasi, kami langsung memberi tanggapan masyarakat," ucapnya.

Soal larangan memberikan dukungan kepada para bakal calon, Yosak menjelaskan bahwa sesuai PKPU, penyelenggara pemilu di semua tingkatan tidak boleh memberikan dukungan.

"Dalam PKPU sudah jelas dan kami mengikuti alur itu sehingga ketika kami temukan KTP penyelenggara dalam tahapan verifikasi langsung kami diskualifikasi dan tidak lupa memberikan tanggapan," jelasnya.

Sebelumnya, dalam rapat pleno hasil verifikasi administrasi kesatu persyaratan dukungan minimal bakal calon DPD RI di Kantor KPU Papua Barat, pada Rabu (15/2/2023), ditemukan dua KTP milik Komisioner KPU Pegunungan Arfak.

Hal itu terungkap saat Liasion Officer atau LO bakal calon DPD RI Lamek Dowansiba mempertanyakan dua dukungan yang tidak tampil di layar KPU.

Bakal calon DPD RI Lamek Dowansiba pun telah mengaku bahwa hal itu terjadi karena kelalaian yang tidak disengaja.

"Ini masalah kelalaian kami, karena banyaknya KTP yang masuk. Jadi ini bukan faktor sengaja, selain itu kita dikejar dengan waktu yang hanya 4 hari, yang jelas ke depan kami pastikan ini tidak akan terulang kembali," ucap Lamek Dowansiba, Kamis (16/2/2023).