DPR Usulkan Revisi UU MK, Ketua MK Anwar Usman: Kita Tidak Boleh Berkomentar Ya

Dia mengatakan UU lain yang diuji materikan pun tidak boleh dikomentari oleh MK.

“Kita tidak boleh berkomentar ya. Tidak bisa memberikan tanggapan, apalagi terkait dengan UU MK. UU lainnya pun MK tidak boleh mengomentari, karena setiap UU berpotensi dibawa ke MK untuk judicial review,” kata Usman, Jumat (17/2/2023).

Hal itu disampaikan Usman usai Peresmian Pemanfaatan Smart Board Mini Court Room dan Seminar Nasional Tantangan Mewujudkan Keadilan Pemilu dan Pilkada di Gedung Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi III RI Arsul Sani mengusulkan revisi agar terbuka kemungkinan bagi DPR untuk mengevaluasi kinerja hakim MK.

Namun usulan itu akan dikaji lebih dalam dengan melibatkan berbagai pihak agar evaluasi DPR tidak mengganggu independensi hakim konstitusi.

“Nah challenge-nya adalah bagaimana sebuah proses evaluasi yang tidak mengganggu independensi, seperti apa,” tandasnya.