639.123 Penduduk Jateng Miskin Ekstrem, 4.629 Anak Tidak Bersekolah

SEMARANG, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Jateng mencatat 639.123 penduduk Jateng di 17 kabupaten termiskin tergolong desil satu atau kemiskinan ekstrem.

Dari sinkronisasi data itu sementara didapati 4.629 anak usia 7-18 tahun tidak bersekolah.

Hal itu disampaikan Sekda Jateng Sumarno dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Kemiskinan Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (13/2/2023).

“Datri total 4.629, yang belum pernah sekolah sama sekali ada 382, putus sekolah 4.247. tersebar memang di Purbalingga (1.056), disusul Wonosobo (679) dan Pemalang (601),” ungkap Sumarno.

Sementara ini progres verifikasi dan validasi (verval) data P3KE dari 17 kabupaten/kota dengan kemiskinan ekstrem, baru selesai 237.784 atau 37,2 persen. Sedangkan 401.339 warga miskin atau 62,8 persen belum diverval.

Baru terdapat empat kabupaten yang telah melakukan verval data kemiskinan lebih dari 50 persen yakni Pemalang, Purbalingga, Wonogiri, dan Banjarnegara.

Sementara Brebes, Rembang, Magelang, Blora, Wonosobo, Grobogan, dan Kebumen baru sekitar 26-50 persen. Kemudian Cilacap, Demak, Sragen, Banyumas, Klaten, dan Purworejo melakukan verval kurang dari 25 persen.

Dari 237.784 warga miskin ekstrem yang tersebar di 17 kabupaten itu, Pihaknya telah memetakan sejumlah upaya pengentasan kemiskinan.

“Verifikasi kebutuhan intervensi pelayanan berbasis Rumah tangga sesuai hasil verval semenatara, dibutuhkan jamban total 50.618, air minum 16.715, listrik 8.646, dan Rumah tidak layak huni (RTLH) 4.493,” terangnya.

Kebutuhan jamban terbanyak di Purbalingga 6.656 dan Banjarnegara 6.576, lalu kebutuhan air minum terbanyak Banjarnegara 3.283 dan Kebumen 2.540.

Berikutnya kebutuhan listrik terbanyak di Purbalingga 1.308 dan Banjarnegara 1.267, lalu kebutuhan RTLH terbanyak Banyumas 1.479 dan Cilacap 887. Jumlah tersebut masih terus bertambah mengingat verval belum selesai.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta percepatan pendataan data kemiskinan kepada kepala daerah dengan tenggat waktu seminggu agar eksekusi program lebih optimal.

“(Verval) sambal berjalan, tidak perlu nunggu datanya beres baru kita jalan. Yang sudah dan masuk program maka segera kita eksekusi secepatnya,” tegas Ganjar.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Jateng pada September 2022 (Semester 2) bertambah 0,05 persen atau setara dengan 26,79 ribu orang menjadi 10,58 persen penduduk atau 3,86 juta jiwa.