FX Rudy Bongkar Kurangnya Komunikasi Gibran dengan Wakilnya

Kurangnya komunikasi itu, pasca-kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berakhir penundaan, beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, Rudy secara terang-terangan mengaku sempat geram dengan kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

Terutama, pada kader yang ditugasi sebagai fraksi di Dewan Pimpinan Rakyat Daerah ( DPRD) dan ditugasi sebagai pemimpin dan wakil pemimpin warga Kota Solo.

Untuk itu, sebelumnya adanya pembatalan itu dia langsung memanggil semua Fraksi PDI-P DPRD, sebelum melakukan pertemuan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk melakukan pembatalan kenaikan.

"Kurangnya komunikasi, komunikasinya dibangun lah. Ada tujuh Si, itu bukan rumusan yang salah. Bisa komunikasi lewat handphone, juga kan. Pasti akan menemukan solusi. Wakil wali kota saja tidak tau (kenaikan PBB), saya marahi," kata Rudy sapaan akrabnya, di Pucang Sawit, pada Jumat 10/2/2023).

Tujuh SI yang dimaksud, Rudy, yakni komunikasi, koordinasi, solusi, sosialisasi, realisasi, koreksi dan evaluasi kebijakan.

Agar tidak terulang kembali, adanya kurangnya komunikasi itu, Rudy secara terang-terangan mengungkap jika Gibran seharusnya juga memfungsikan Teguh Prakoso.

"Di tingkat komunikasi, minimal Pak Wakil (Teguh Prakoso) difungsikan," tegas Rudy.

Seperti halnya, dulu saat Rudy menjadi Wakil Wali Kota mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Harus ada komunikasi antara semua pihak agar tidak terulang kembali soal kebijakan yang merugikan masyarakat itu.

"Jangan terulang kembali. Dilakukan komunikasi dengan anggota DPRD dan wali kota," jelasnya.

"Kalau ndak mau sama saya dengan wakil wali kota saya. Wong wakil wali kota saya juga Sekertaris DPC. Begini lo, saya jamannya sama pak Jokowi, sering diminta pertimbangan. Kalau wali kota itu kepala, kalau wakil itu badan dan kaki," paparnya.

Lanjut FX Rudy, ia menjelaskan kebijakan yang diputuskan oleh kepala daerah, seharusnya hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan partai.

"Rumusan partai dari anak rangking sampai DPC. Kebijakan politik partai. Setelahnya, petugas partai wakil wali kota dan wali kota  jadi kebijakan pemerintah. Dikira seperti itu, ya repot, PDI-P hancur," jelasnya.