Isu Kenaikan Tarif Air Batam, PT ATB: Tidak Tepat, Keuntungan SPAM Cukup Fantastis

BATAM, KOMPAS.com – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi beberapa waktu lalu menyebutkan wacana BP Batam akan kembali berinvestasi dalam pengelolaan air baku Batam sejumlah Rp 4,5 triliun.

Namun hal ini berdampak pada penyesuaian tarif air bagi para pelanggan. Mengingat penyesuaian tarif ini perlu dilakukan untuk pergantian pipa air dan Water Treatment Plant (WTP) yang dianggap telah termakan usia.

“Pengelola air sebelumnya, kontrak dengan BP Batam di 1995 habis 2020, selama 25 tahun. Walhasil, seluruh jaringan pipa sudah termakan usia. Jadi (jaringan pipa) yang hadir pertama, semuanya sudah kadaluarsa,” jelas Rudi.

Menurut Rudi, saat ini untuk mendapat satu kubik air bersih hanya membayar sebesar Rp 2.500, sedangkan air dalam satu drum dihargai Rp 20.000.

“Sementara itu, satu kubik itu kira-kira lima drum. Jadi sudah tidak sesuai lagi. Saya minta SPAM Batam dan PT Moya Indonesia untuk bisa berhitung kebutuhan uang berapa untuk ganti pipa sesuai kebutuhan. Maka didapati angka Rp 4,5 triliun. Uangnya dari mana, dari kita semua. Ada penyesuaian untuk (tarif) air ini nantinya. Kalau tidak, maka tidak akan selesai. Hidup sana, mati di sini, karena tidak mampu,” tegas Rudi.

Berkaitan dengan hak tersebut,  PT Adhya Tirta Batam (ATB), selaku mantan pengelola air baku di Kota Batam, Kepulauan Riau menganggap bahwa wacana investasi untuk peremajaan pipa utama distribusi air bersih Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam berpotensi pemborosan.

"Mengapa (tidak tepat)? Karena keuntungan yang didapat oleh Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (BU SPAM) Batam ternyata cukup fantastis," kata Presiden Direktur PT Adhya Tirta Batam (ATB) Benny Andrianto ATB, Rabu (18/1/2023).

Dengan laba tersebut, Benny menilai, seharusnya dapat dijadikan modal investasi, tanpa harus membebani masyarakat dengan wacana kenaikan tarif.

"Jika mengacu pada SK tarif air bersih tahun 2010, maka rata-rata tarif air bersih di Batam adalah Rp 6 ribu/m3," teranf Benny.

Berdasarkan hasil tender Operation and Maintenance (OM) yang dilakukan BP Batam diketahui, operator pengelola dibayar Rp 2.400/m3. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka BP Batam masih mendapat keuntungan sebesar Rp 3.600/m3.

Ditambah asumsi kapasitas produksi sebesar 100 juta m3 pertahun (mengacu data produksi tahun 2020), maka BP Batam diperkirakan membukukan laba sebesar Rp 360 miliar pertahun.

Benny juga menyebut keuntungan tersebut harusnya digunakan untuk reinvestasi dalam peningkatan infrastruktur air.

Namun, mengelola investasi juga tidak boleh sembarangan. Alih-alih memberikan nilai tambah pada kualitas pengelolaan air bersih, investasi yang serampangan justru berdampak pada pemborosan anggaran yang sia-sia.

“Rencana investasi Rp 4,5 triliun dihitung dari mana? Dengan asumsi hingga kapasitas berapa? Lalu apa leverage bagi setiap nilai yang diinvestasikan terhadap pelayanan. Jangan sampai investasi dilakukan ditempat yang salah, akhirnya buang duit, buang waktu, buang tenaga, pelanggan tetap sengsara," jelas Benny.

Lebih jauh Benny mengatakan, SPAM Batam harusnya lebih cermat dalam meneliti sumber masalah. Batam setidaknya butuh tambahan 300 lpd dalam dua tahun terakhir atau sekitar 150 lpd tiap tahunnya.

“Namun sayangnya, tambahan kapasitas tersebut tidak kunjung dipenuhi. Lalu kalau mau ganti, atau nambah pipa, tapi airnya ngga ada, hanya angin yang akan keluar,“ ungkap dia.

Kelalaian ini membuat pelayanan air bersih di kota Batam semakin memburuk. Lebih parah lagi, sejumlah investasi yang tadinya dapat mendorong peningkatan kualitas layanan menjadi mangkrak.

Salah satu contohnya adalah mangkraknya tangki air berkapasitas 63.000 m3, karena tidak cukupnya kapasitas air.

“Nilainya (tanki air) lebih dari 150 milliar. Dan itu jadi mubazir. Artinya tidak ada planning dan strategi yang baik, karena memang tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam SPAM. Yang paling pokok adalah masalah know how. Apa jaminannya dengan investasi segitu akan jadi baik? Perlu hati-hati dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat. Sehingga tidak terkesan melakukan pembodohan dan penyesatan,” pungkas Benny.