Presiden Jokowi Resmikan 185 Unit Hunian Tetap Korban Banjir di Bima

BIMA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan 185 unit Hunian Tetap (Huntap) bagi korban banjir di Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis (29/12/2022).

Peresmian itu ditandai dengan penyerahan sertifikat tanah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta penandatanganan plakat.

Saat peresmian, Presiden Jokowi tampak didampingi Gubernur NTB Zulkieflimasyah, Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri dan Bupati Dompu Kader Jaelani beserta rombongan.

Presiden Jokowi dalam pidatonya menyampaikan, Provinsi NTB pada tahun 2019 lalu terdampak badai seroja yang mengakibatkan terjadinya banjir bandang.

Bencana alam ini menyebabkan ratusan rumah warga di beberapa daerah di NTB rusak parah, termasuk di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

Pasca-kejadian benca itu, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR membangun hunian tetap untuk para korban banjir.

"Setelah dibangun hunian tetap yang dipindahkan dari lokasi sebelumnya di bantaran sungai. Sekarang sudah selesai di Kabupaten Bima sebanyak 185 rumah dan di Kabupaten Dompu sebanyak 107 rumah. Semuanya sudah selesai dan tadi sudah kita serahkan sertifikatnya," kata Jokowi.

Jokowi berharap, bangunan rumah bagi korban banjir ini bisa menjadi kompleks perumahan yang asri serta jauh lebih baik dari lokasi sebelumnya.

Apalagi, bangunan ini sudah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas umum seperti masjid, instalasi listrik, air bersih dan fasilitas pendukung lainnya.

"Saya melihat pasti jauh lebih baik dari yang lama," ungkap Jokowi.

Namun, pihaknya kini kebingungan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sebab, lokasi pembangunan rumah ini jauh dari sumber mata pencahariannya.

"Kalau di lokasi yang lama, kita bisa bertani, jadi buruh bangunan. Sekarang ini sulit karena lokasinya cukup jauh," kata Ali.

Selain berharap ada peluang kerja dari pemerintah daerah, Ali Ansyari juga meminta agar mendapat bantuan listrik subsidi, sehingga beban keluarga bisa diringankan.

"Saat ini listriknya non-subsidi, jadi butuh biaya besar untuk bayar setiap bulan sementar pekerjaan masih sulit," jelasnya.