Ada Penarikan Sumbangan MTQ Saat Ambil Kartu Pembelian LPG Subsidi di Nunukan, Ini Faktanya

NUNUKAN, KOMPAS.com – Adanya penarikan sumbangan dalam kartu pembelian LPG subsidi 3 kilogram untuk Kelurahan Nunukan Utara menjadi desas-desus negatif yang berkembang menjadi opini liar di kalangan masyarakat Nunukan, Kalimantan Utara.

Sejumlah masyarakat bahkan mengadu ke LSM Panjiku (Pancasila Jiwaku), dan mempertanyakan kebijakan Lurah Nunukan Utara, yang menarik sumbangan MTQ melalui pengambilan kartu pembelian LPG melon 3 kilogram.

Lurah Nunukan Utara Anief Arifianto tidak membantah ada pemotongan Rp 2.000 untuk setiap keping kartu pembelian BBM yang dibanderol Rp 20.000 tersebut.

‘’Memang benar, harga kartunya di percetakan Rp 18.000, tapi kita banderol Rp 20.000. Kita alokasikan Rp 2.000 itu untuk sumbangan MTQ tingkat kecamatan yang bakal digelar Februari 2023 nanti,’’ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (26/12/2022).

Anief menuturkan, ada cerita di balik ide pembuatan keping kartu pembelian LPG yang menyerupai kartu ATM tersebut.

Sebelum ia menjabat lurah, masyarakat Kelurahan Nunukan Utara hanya berbekal selembar kertas yang di-print untuk membeli LPG di 11 pangkalan yang ada.

Lembaran kertas tersebut mudah hancur ketika warga antre sampai berkeringat dan basah saat kehujanan.

‘’Kalau kertasnya rusak, tulisannya tidak terbaca. Datanya juga ditakutkan tidak sesuai dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga ditolak pemilik pangkalan,’’tuturnya.

Ada beberapa kejadian, saat LPG 3 kg datang malam hari, sejumlah warga yang berniat mengambil jatah LPG-nya tidak diperbolehkan karena kertasnya rusak.

‘’Mau minta print ulang di kelurahan tidak ada orang kalau malam. Nah kejadian inilah yang menginisiasi pembuatan kartu pembelian BBM dengan bentuk seperti kartu ATM,’’tambahnya.

Notulen rapat itu menjadi acuan untuk mencetak kartu bagi 1.707 KPM dan dibanderol Rp 20.000 per kepingnya.

‘’Memang ini juga sempat menjadi pembahasan. Kenapa tidak sebar proposal saja ke warga untuk meminta sumbangan seperti lurah lain? Saya tegaskan, perayaan 17 Agustus kemarin saya sudah sebar proposal permintaan sumbangan ke warga kami. Kalau sekarang sebar proposal lagi, saya takut itu malah jadi beban masyarakat kami, apalagi kondisi ekonomi mereka belum terlalu baik pascapandemi Covid-19,’’jelasnya.

Anief juga mengaku kebijakan ini simalakama, karena Camat Nunukan juga menandatangani permintaan sumbangan ke warga.

Sehingga mau tidak mau, kelurahan harus menjalankan perintah untuk penarikan sumbangan bagi kegiatan MTQ yang membutuhkan biaya dengan total Rp 191 juta tersebut.

‘’Kalau saya hitung, sumbangan Kelurahan Nunukan Utara untuk MTQ yang diambil dari potongan kartu pembelian LPG hanya sekitar Rp 3,4 juta. Jadi ini lebih ke memanfaatkan celah saja, kalau tidak begini, harus jalan apa lagi. Karena kalau saya paksa jalankan proposal, masyarakat mulai antipati dan menutup pintu rumahnya,’’kata Anief.

Momok menakutkan

Terpisah, Sekretaris LSM Panjiku, Haris Arlek, menyorot tajam persoalan ini. Arlek menegaskan, seharusnya pemerintah daerahlah yang membuatkan kartu pembelian LPG bagi warga penerima subsidi.

‘’Kelurahan ini anggarannya hanya berapa saja? Saya lihat Kelurahan Nunukan Utara untuk setahun hanya Rp 31 juta untuk operasional, listrik dan lainnya. Sangat jauh beda dengan desa yang mengelola DD dan ADD. Tapi terlepas dari adanya penarikan sumbangan MTQ di kartu pembelian BBM, saya apresiasi solusi dari kelurahan,’’katanya.

Menurut Arlek, Pemerintah Kabupaten Nunukan, seharusnya lebih bijak dan memiliki kepekaan/sense of crisis.

Masyarakat Nunukan, saat ini masih belum baik baik saja, khususnya secara ekonomi.

‘’Kalau setiap kegiatan pemerintah, entah itu peringatan 17 Agustusan, MTQ dan lainnya selalu sebar proposal untuk warga, justru menjadi momok akhirnya,’’tegasnya.

Arlek juga mengaku dilematis dalam melihat kasus ini. secara aturan, memanfaatkan kartu pembelian BBM untuk menarik sumbangan tentu bukan perkara yang baik.

Tapi ketika itu tidak dilakukan, Kelurahan Nunukan Utara akan dicap buruk kinerjanya karena tidak berpartisipasi dalam kegiatan MTQ.

Terlebih, harga kartu pembelian LPG melon adalah Rp 20.000. Harga yang sama untuk sebuah tong gas LPG subsidi.

‘’Inilah namanya simalakama. Makanya saya katakan, Pemerintah cobalah kasih anggaran untuk kegiatan tahunan begitu. Jangan justru selalu meminta kelurahan menyebar proposal sumbangan, itu jadi momok menakutkan akhirnya buat masyarakat,’’tegas Arlek.