Pemerintah Izinkan Impor Beras, Wamentan: Harus Sesuai Kondisi di Lapangan

KARAWANG, KOMPAS.com -Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI Harvick Hasnul Qolbi menanggapi perihal rencana impor beras sebanyak 500.000 ton kepada Perum Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis jelang akhir 2022.

Menurut Harvick, persoalan impor maupun ekspor harus melihat kondisi sebenarnya di lapangan.

"Saya sampaikan juga, tadi ada pertanyaan bahwa di 2021 saya yang pertama melawan impor beras," kata Harvick saat kunjungan kerja hilirisasi produk pertanian di Desa Baturaden, Kecamatan Batujaya, Karawang, Rabu (14/12/2022).

Harvick menyebutkan, tidak ada kesengajaan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menyengserakan, apalagi soal masalah jumlah produksi beras.

"Saya bukannya anti impor, tapi kalau memang diperlukan dan memang ini membahayakan ya tentu saja daripada masyarakat tidak terpenuhi. Cuma itu aja, pada prinsipnya itu," ujarnya.

Sesuai arahan presiden, kata dia, untuk komoditas holtikultura maupun buah-buahan presentase ekspor 70 persen dan impor 30 persen. Misalnya impor komoditas yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri.

"Jadi ini penting dipahami oleh masyarakat. Dikotominya ini harus diperjelas," ujar dia.

Adapum soal beda data stok beras menurut Harvick merupakan hal standar.

"Itu si sebenarnya suatu hal yang standar. Sebenarnya dari awal dan sekarang sudah ada jalan keluar kita menyamakan visi, menyamakan versi antara Bulog dengan pemerintah," kata Harvick

Bulog, kata Harvick, sebagai pengendali artinya yang membeli juga menyalurkan terus berkoordinasi dengan pemerintah. Karenanya ia berharap segera ada jalan keluar bagi persoalan tersebut.

"Mudah-mudahan ada jalan keluar yang baik untuk mereka," kata dia.

Di sisi lain, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menyebut produksi padi di Karawang pada 2021 mencapai 1,3 juta ton gabah kering panen (gkp) atau setara 850 ribu ton beras.

Sedangkan kebutuhan 2,6 juta penduduk Karawang diperkirakan hanya 300 ribu ton beras.

"Sehingga Karawang surplus 550 ribu ton beras untuk kebutuhan pangan nasional," ujar Cellica.

Karawang bahkan mendapat penghargaan urutan kedua penyumbang swasembada nasional oleh Presiden RI. Adapun urutan pertama Kabupaten Indramayu.

Rencana impor beras

Diberitakan sebelumnya, pada Rabu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menggelar rapat koordinasi terkait perberasan nasional bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, dan Badan Pangan Nasional.

Hal itu sebagai tindak lanjut koordinasi setelah pemerintah menyiapkan 500.000 ton beras komersial di luar negeri yang sewaktu-waktu dapat dibawa ke Indonesia.

Beras komersial itu merupakan persediaan akhir tahun 2022 sampai menunggu panen raya pada Februari-Maret 2023.

Tujuannya, Bulog dapat menyerap hasil panen petani untuk mengisi ulang kembali stoknya sampai dengan 1,2 juta ton.

"Ini diperlukan dalam rangka menjaga floor price di tingkat petani, dan berikutnya dikeluarkan pada saat produksi berkurang di akhir tahun," kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI ini menyebutkan, posisi stok beras di Bulog saat ini kurang dari 500.000 ton. Sementara itu, sisanya berada di rumah tangga, pedagang, dan penggilingan padi.

Meski cadangan beras terbilang tersedia, menurut dia, pemerintah tetap ingin menjamin dan memastikan ketersediaan beras di masyarakat benar-benar aman.

Untuk itu, pemerintah mengambil kebijakan pengadaan beras komersial di luar negeri.