Jelang Pemilu 2024, Pers Diminta Kritis dan Tidak Partisan

LAMPUNG, KOMPAS.com - Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024, pewarta diminta tetap bersikap kritis dan tidak partisan untuk menjaga marwah demokrasi.

Simpulan itu tercetus usai diskusi sejumlah wartawan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung, Jumat (25/11/2022) di Sparks Lite Hotel.

Dalam diskusi bertajuk "Efektivitas Peran Media dalam Pengawasan Pemilu" tersebut, sejumlah fakta diungkap tiga pengisi diskusi yang berasal dari kalangan akademisi, jurnalis, dan penyelenggara pemilu.

Ketua Bawaslu Lampung periode 2012-2014 Nazarudin mengingatkan, media massa atau pers memiliki peran penting dalam hal pengawasan pesta demokrasi.

Hal ini lantaran di setiap periode pemilu pasti akan selalu muncul problematika yang sama.

"Misalnya masalah DPT (daftar pemilih tetap), ini kan problem klasik tetapi tetap ada," kata Nazarudin, Jumat.

Kemudian masalah klasik lainnya yakni politik uang yang seperti tidak bisa hilang.

"Uniknya masalah money politics ini lebih banyak menimpa masyarakat kecil," kata Nazarudin.

Masalah-masalah ini sebenarnya sangat umum dan mudah ditemukan. Dan hal ini yang ingin diminta dari pers selaku pilar demokrasi.

"Tetapi jika ternyata pers atau jurnalis ini partisan, pasti seolah tidak ada masalah, apalagi jika masalah itu menyangkut partai dimana medianya berpihak," kata Nazarudin.

Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung Dian Wahyu Kusuma mengungkapkan sebaiknya pers bersikap netral dalam pemilu.

"Tidak berpihak dan memberikan proporsi seimbang jika seandainya ada calon-calon yang muncul dalam pemilu ataupun pilkada," kata Dian.

Dian juga mengingatkan agar tidak mudah percaya dengan statmen yang diucapkan calon kepala daerah atau legislatif.

"Tetap skeptis, terlebih jika statmen itu menyangkut pihak lain, prinsip jurnalisme harus dipegang, verifikasi dan konfirmasi," kata Dian.