Pemerintah Kabupaten/Kota di Gorontalo Diminta Segera Menganggarkan Pemilu 2024

Hamka tidak menginginkan kebutuhan anggaran Pemilu yang mencapai Rp 200 miliar baru dianggarkan pada 2024 mendatang.

“Kami di provinsi telah menganggarkan dalam dua tahap, yakni di APBD 2023 sebesar Rp 100 miliar dan pada APBD 2024 sebesar Rp 100 miliar, jadi total Rp 200 miliar. Nah yang jadi persoalan di kabupaten/kota belum ada keseriusan, belum ada yang menganggarkan baik pada APBD Perubahan 2022 maupun APBD 2023,” kata Hamka saat rapat terbatas bersama Forkopimda Gorontalo terkait Pemilu 2024, Jumat (14/10/2022).

Hamka Noer meminta Forkopimda bisa bersama sama meyakinkan bupati dan wali kota terkait urgensi pembiayaan Pemilu. Tanggung jawab pemilu tidak bisa hanya menjadi beban pemerintah pusat dan provinsi tetapi juga pemerintah kabupaten/kota.

“Saya minta Forkopimda bantu kami, kita buat komitmen bersama bupati/wali kota. Saya tegaskan ke KPU dan Bawaslu, dirinci berapa tanggung jawab kabupaten/kota suruh tanda tangan mereka di situ. Ada yang mengatakan nanti 2024 dianggarkan, jangan seperti itu. Maksud saya harus ikut provinsi anggarkan dalam dua tahap akan terasa lebih ringan,” tegas Hamka Noer.

Hamka Noer juga menekankan kepada KPU dan Bawaslu untuk memaksimalkan setiap sen Rupiah dengan penuh tanggung jawab.

Dia tidak ingin Pemilu berjalan lancar namun meninggalkan celah administrasi pengelolaan keuangan yang tidak baik. Pendampingan hukum dari kepolisian dan kejaksaan diharapkan dapat berjalan maksimal.

Permintaan Hamka Noer ini disetujui Forkopimda yang hadir. Komandan Resor Militer (Danrem) 133/Nani Wartabone, Brigjen Amrin Ibrahim mengusulkan agar Pemprov Gorontalo membuat surat kesepakatan bersama, antara bupati dan wali kota untuk penganggaran tahapan Pemilu hingga 2024.

Hal senada diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Haruna, ia menyarankan setelah rapat Forkopimda ada pertemuan lanjutan dengan melibatkan para bupati/wali kota dan ketua-ketua DPRD.

“Harapan kami sama dengan harapan Pak Gubernur. Mengenai hibah anggaran yang diserahkan ke KPU Bawaslu diminta kami membentuk tim bersama. Kami di kejaksaan memang ada bidang yang melakukan pendampingan seperti itu. Intinya Pemilu dan Pilkada ini sukses kalau pemangku kepentingan saling bergandengan tangan berjalan searah,” tutur Haruna.