Soal Konversi Mobil Listrik dan Perbaikan Transportasi Massal, Ganjar Sebut Keduanya Penting

SEMARANG, KOMPAS.com- Di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah getol mengajak masyarakat beralih menggunakan mobil listrik.

Salah satunya dengan instruksi Presiden untuk memulai konversi itu dari mobil dinas pemerintah.

Saat ditanya KOMPAS.com antara konversi mobil listrik dengan perbaikan transportasi massal, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjawab singkat.

“Dua-duanya penting,” ujarnya saat diwawancarai media di depan Gedung Rama Shinta, Hotel Patrajasa Semarang usai membuka Diskusi Panel Menghadapi Dampak Pengalihan Subsidi BBM, Selasa (27/9/2022).

Pada minggu sebelumnya KOMPAS.com pernah menanyakan hal sama setelah Ganjar mengisi acara Gerakan Akar Digital Indonesia, di Desa Kandri, Semarang, Selasa (20/9/2022).

Akan tetapi Ganjar nampak tergesa-gesa menyapa warga dan bergegas menuju mobilnya. Sehingga pertanyaan tak digubris dan belum mendapat jawaban sampai minggu berikutnya.

Usai menjawab singkat pertanyaan KOMPAS.com, Ganjar merespon pertanyaan jurnalis lain soal progres Inpres konversi mobil listrik.

“O iya pasti orang udah ada proggresnya kok. Tapi kan itu butuh anggaran ya, karena itu butuh anggaran kan harus bicara dengan DPRD,” jawabnya sembari berjalan menuju mobil.

Ia menyebutkan, pihaknya bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng menyiapkan dan menghitung kebutuhan untuk program itu.

“Ini sudah keharusan, karena tidak mungkin kita pakai fosil lagi,” tambahnya.

Sebagai informasi, Dinas ESDM telah memiliki satu unit mobil listrik dan 6 kendaraan roda dua listrik untuk operasional kantor.

Dinas tersebut menjadi satu-satunya SKPD yang sudah menggunakan mobil listrik untuk dinas di lingkungan Pemprov Jateng.

“Saya kira yang bisa memberi stimulan itu pemerintah dan mobil dinas (listrik),” ujarnya.

Menurut Ganjar, penting untuk pemerintah memulai konversi mobil dinas berbasis listrik sesuai Inpres yang dikeluarkan Presiden Jokowi. Sehingga masyarakat dapat melihat dan mengikuti dengan sendirinya.

“Kalau seluruh pemerintah mulai dengan mobil dinas, ekonominya tumbuh, transformasinya lebih cepet karena ada anggaran yang digunakan,” katanya.

Sementara itu, pengamat transportasi Theresia Tarigan berpendapat bila pemerintah ingin menjadikan mobil listrik sebagai pilihan utama, maka harus ada insentif pajak yang menarik seperti di Swedia.

“Untuk menuju rendah karbon, perhitungan karbon setiap tools manusia dan industri harus selalu diukur,” tutur Theresia.

Ia juga menegaskan transportasi massal penting untuk menjadi tulang punggung perkotaan. Akan tetapi pemerintah perlu melengkapi supply perumahan yang mendekatkan msyarakat dengan tempat kerja.

“Kemacetan berkurang jika ada upaya mendekatkan lapangan kerja dengan rumah tinggal pekerja. Polusi dari transportasi dikurangi dari jumlah total perjalanan dan polusi yang dihasilkan,” jelasnya.

Selanjutnya, transportasi massal kereta sebagai penghubung pusat kota dengan daerah pinggiran perlu dibangun.

“Misal konteks Jateng, Purwodadi-kota Semarang-Weleri. Feeder menggunakan bus listrik. Untuk jarak lbh dekat dgn sepeda dan jalan kaki,” pungkasnya.