Otorita IKN Diminta Bangun Jaringan Jalan ke Semua Daerah Penyangga Ibu Kota

SAMARINDA, KOMPAS.com - Wali Kota Samarinda, Andi Harun meminta pemerintah pusat melalui Otorita Ibu Kota Negara (IKN) merencanakan pembangunan sistem jaringan jalan dari dan menuju IKN ke semua daerah penyangga.

Hal itu penting supaya menghindari ketimpangan yang terjadi antara pembangunan di IKN dan daerah penyangga seperti Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara dan Paser.

"Jangan sampai IKN mengkilat, IKN megah, tapi daerah penyangga hanya terima limpahan masalah sosial saja," ungkap Andi Harun, saat menerima kunjungan tim Kompas.com, dari Jakarta di Balai Kota Samarinda, pada Kamis (22/9/2022).

Andi Harun menyampaikan, selama ini, daerah penyangga IKN sulit mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar karena memiliki keterbatasan ABPD, sementara cakupan daerahnya cukup luas.

Sebagai contoh, luas Kota Samarinda mencapai 717,4 kilometer persegi, lebih besar dibanding luas DKI Jakarta yang hanya 661,5 kilometer persegi.

Namun, besaran APBD lebih besar DKI Jakarta mencapai Rp 82,47 triliun, sedangkan Samarinda hanya Rp 2,6 triliun. Hal yang sama juga dialami daerah penyangga lain.

"Untuk itu kami perlu campur tangan pemerintah pusat untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dasar masyarakat di daerah," terang dia.

Andi Harun juga meminta Otorita IKN mengindentifikasi sektor keunggulan masing-masing daerah penyangga sebagai support system dalam perencanaan dan pembangunan IKN.

Semua itu bisa dituangkan dalam cetak biru (blue print) sehingga ada satu kesatuan pembangunan antara IKN dan daerah penyangga.

"Jangan sampai dibangun dulu IKN, baru dipikirkan pembangunan daerah penyangga. Harus ada semangat jalan bersama, jangan saling meninggalkan," harap dia.

Dengan begitu, sejumlah daerah penyangga bisa berkontribusi dalam mendukung keberlangsungan pembangunan IKN.

Misalnya di Samarinda, kata dia, sudah terbentuk forum lintas agama, suku, pengusaha dan berbagai elemen dalam mendukung kelancaran pembangunan IKN.

"Kami berharap melalui forum itu bisa menjelaskan dan memberi pemahaman kepada masyarakat perihal kue ekonomi dan pembangunan IKN bagi daerah, agar bisa meredam riak penolakan IKN," pungkas Andi Harun.