Antrean Elpiji 3 Kg yang Tak Pernah Surut di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Aliansi Mahasiswa Nunukan (AMN), mempertanyakan masalah kuota LPG melon. Para mahasiswa menilai persoalan elpiji subsidi memiliki kemiripan dengan bahan bakar minyak (BBM) yang sering langka dan susah didapat.

‘’Pengawasan Pemkab Nunukan mana? Kondisi antrean warga bukan hal baru. Maka kiranya tidak salah kalau kami katakan, tolong usut keberadaan mafia Migas di Nunukan. Tolong bongkar siapa yang bermain dan dimana barang itu ditimbun,’’ katanya juru bicara AMN, Faisal, Jumat (16/9/2022).

Masyarakat perbatasan dengan segala keterbatasan semakin tercekik dengan adanya kenaikan harga BBM subsidi yang berimbas pada banyak hal.

‘’Jadi tolonglah dengan keadaan yang segini sulitnya, jangan dibiarkan mereka terus terusan antre. Panas panasan berjam jam demi elpiji melon. Yang menyedihkan, meski sudah antre berjam jam, tidak sedikit nenek-nenek dan ibu-ibu tidak kebagian. Tolong cek kondisi lapangan,’’ kata Faisal.

Kritikan AMN ini juga mendapat dukungan para Legislator Nunukan. Salah satu anggota DPRD Nunukan, Adama, yang meragukan data yang disajikan Pemkab Nunukan. Dia mengatakan kuota elpiji subsidi untuk Kabupaten Nunukan, sebanyak 68.000 ton.

‘’Data kuota elpiji subsidi sebulan 68.000 tong itu data kapan? Kita DPRD dua kali rapat di tahun 2019, kuota elpiji dikatakan hanya 40.000 tong. Lalu rapat 2021 lalu, datanya berkurang lagi jadi 20.000 tabung. Salah itu datanya,’’ ungkapnya.

Adama menegaskan suplai elpiji melon biasanya dibongkar di Pasar Baru yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dia mengklaim selalu turun lapangan untuk melakukan pengawasan saat kapal pengangkut elpiji subsidi datang dan membongkar muatannya.

Selama ini, ia hanya mendapati kapal kayu pengangkut elpiji melon hanya membawa 5.000 tong sekali berlabuh. Ada dua unit kapal yang mengangkut elpiji melon ke Nunukan, dengan masing masing dua kali kedatangan dalam sebulan.

Jika dikalkulasikan secara hitungan kasar, maka alokasi elpiji melon dalam sebulan hanya 40.000 tabung saja.

‘’Kalau betul 68.000 sebulan, saya tidak akan protes kenapa masyarakat berebut mendapat elpiji melon. Banyak yang antre berjam-jam tapi enggak dapat, dan mereka mempertanyakan masalah ini ke DPRD. Kalau memang 68.000 per bulan, saya tanya, kemana itu yang lebih 20.000 tabung itu?,’’ kata Adama.

Dia menduga ada tabung gas elpiji subsidi yang dikirim ke luar Nunukan yang tidak berhak mendapatkan kuota subsidi. Selain itu, adanya tabung- tabung gas kosong yang diangkut sejumlah kapal penumpang dari Sulawesi, kian menambah runyam persoalan.

‘’Ayo kapan ada waktu, kita sama sama turun ke lapangan menyaksikan langsung bongkar muat elpiji melon. Tolong jangan terpaku pada data di atas kertas, kita juga perlu pengawasan lapangan,’’ tegasnya.

Kepala Bagian Ekonomi Setkab Nunukan, Rohadiansyah, menjawab data yang dipaparkan adalah data riil dari PT Pertamina sejak 2016.

Dimana 68.000 tong gas elpiji subsidi tersebut, disalurkan ke dua agen. Di antaranya, Karya Liem 22.400 perbulan dan Sebatik Island 46.480 tong perbulan. Jumlah tersebut disalurkan ke 90 pangkalan.

‘’Setiap kedatangan saya tanda tangani manifes, ada empat kali kedatangan kapal. Tapi untuk masukan dan kritikannya, kita akan tindak lanjuti, dan kita akan jadwalkan turun bersama ke lapangan untuk melakukan pengecekan,’’ kata dia.

Pemkab Nunukan juga sedang merancang pembentukan Satgas Pengawasan elpiji subsidi dengan melibatkan Kepolisian.

‘’Kita akui ada banyak tabung elpiji kosong masuk dari Sulawesi, dan itu menjadi masalah serius. Semoga setelah Satgas selesai dibentuk, kita sama sama turun mengurai persoalan ini,’’ kata Rohadiansyah.