Demo Tolak BBM Saat Kunjungan Jokowi di Maluku Tenggara Ricuh, 12 Mahasiswa Diduga Terluka

Aksi demo yang dipusatkan di Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil tepatnya di taman Watdek itu berlangsung saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dan rombongan di Maluku Tenggara pada Rabu (14/9/2022).

Aksi berakhir ricuh setelah warga bersama polisi dan petugas Satpol PP memaksa membubarkan para mahasiswa.

Dalam kericuhan itu, puluhan mahasiswa dikabarkan terluka, termasuk belasan anggota HMI Cabang Tual.

“Ada 12 kader HMI yang terluka, kebanyakan memar dan satu kader kami yang parah, saya sendiri ikut dipukul dan ditendang,” kata Ketua Umum HMI Cabang Tual Ali Hanafi kepada Kompas.com via telepon, Kamis (15/9/2022).

Ali Hanafi mengatakan lima hari sebelum aksi dilakukan, mereka telah menyampaikan pemberitahuan ke Polres Maluku Tenggara akan melakukan aksi demo menolak kenaikan harga BBM.

Namun saat aksi hendak berlangsung, muncul isu di masyarakat bahwa mahasiswa menolak kedatangan Presiden Jokowi di wilayah itu.

Menurut Ali, saat sedang bersiap untuk melakukan demonstrasi, peserta aksi kemudian didatangi warga dan polisi serta petugas Satpol PP. Mereka langsung memaksa mahasiswa untuk membubarkan aksi demo

“Mereka paksa kita bubarkan aksi demo, setelah itu mereka memukuli kami bukan hanya warga yang mengeroyok tapi juga polisi dan Satpol PP berpakaian dinas lengkap, mereka memukul dan menendang peserta aksi,” ungkapnya.

Ali Hanafi mengatakan dari belasan anggotanya yang terluka, beberapa di antaranya merupakan anggota perempuan atau Kohati.

Selain belasan kader HMI, sejumlah peserta demo dari organisasi lainnya juga terluka, salah satunya Sekretaris PMII Cabang Tual.

“Hasil koordinasi ada dua anggota GMNI yang terluka dan dari PMII itu sekretarisnya, dia ditendang dari mulut oleh petugas Satpol PP. selain itu ada beberapa lagi yang terluka dari rekan-rekan lainnya,” katanya.

Dia mengaku sangat menyayangkan kejadian itu, karena aksi tersebut bukan untuk menolak kedatangan Jokowi namun menyuarakan kepentingan masyarakat termasuk beberapa isu lokasi di wilayah tersebut.

“Tentu kami sangat meyayangkan sikap represif polisi dan warga yang melakukan pengeroyokan karena penyampaian aspirasi itu dilindungi oleh Undang-Undang dan kami ini sedang menyuarakan kepenting masyarakat banyak, bukan untuk menolak Jokowi,” katanya.

Sementara itu Kapolres Maluku Tenggara AKBP Frans Duma membantah bahwa polisi menganiaya para pengunjuk rasa.

Ia mengaku polisi malah berusaha mencegah massa dan ibu-ibu yang marah dan mengeroyok para peserta aksi.

“Petugas di lapangan melerai saat pengeroyokan itu, kalau tidak bisa bahaya para pendemo,” katanya.