Poster "DPR Medot Janji Koyo Mantanku" Warnai Aksi Demo Kenaikan Harga BBM di DPRD Solo

Terpantau, para pedemo yang menggunakan identitas masing-masing elemen organisasi terrgabung dalam Solidaritas Perlawanan Rakyat Solo Raya (Sodara). 

Saat menjalankan aksinya, mereka membawa berbagai atribut. Mulai dari bendera, pengeras suara, ikat kepala hingga poster-poster sindiran.

Seperti halnya poster berkaitan dengan kenaikan BBM, yang bertuliskan 'Turunkan Harga BBM', 'Rakyat Yo Dipikir Pak', 'Tolak Kenaikan BBM'.

Bahkan, poster-poster tulisan galau juga terpampang dalam aksi demonstrasi ini. Seperti, 'Cukup kamu yang jual mahal, BBM jangan', hingga 'DPR medot (putus) Janji kayak mantanku'

Selain berbagai poster itu, para pendemo juga menyampaikan empat tuntutan. Pertama, menolak kenaikan BBM bersubsidi.

Kedua, memerintah pemerintah menyediakan dan mengendalikan harga bahan pokok. Ketiga, menunda proyek strategi nasional. Keempat, menuntut pemerintah merevisi pasal-pasal karet dalam RKUHP

Para pedemo sempat tak bisa bertemu dengan Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, yang sedang memimpin rapat APBD Perubahan 2022. Namun, akhirnya, mereka bisa menyuarakan semua aspirasi dihadapan Ketua DPRD dan anggota DPRD Solo lainnya.

"Kami selaku pimpinan anggota DPRD tentunya akan segera kita sampaikan kita teruskan ke kawan-kawan yang ada di DPR RI dan juga ke Presiden," kata Budi Prasetyo, sesuai mediasi dan mendatangi kesepakatan.

Budi Prasetyo berjanji juga akan memasukkan tuntutan sejumlah elemen ini dalam pembahasan APBD Perubahan 2022, berbarengan dengan aksi demonstrasi ini.

"Kebetulan kita juga sedang dalam tahap pembahasan APBD Perubahan dan itu nanti akan masukan. Kita anggarkan di dalam APBD Perubahan ini kita akan memsuport apa yang saat ini sudah diluncurkan oleh pemerintah," katanya.

Sementara itu, Koordinator BEM Solo Raya, Muhammad Hanif Prabowo, mengatakan jika tuntutan tidak disampaikan atau ditindaklanjuti selama beberapa hari kedepan, maka pihaknya akan kembali menggelar aksi. 

"Kita memberikan waktu 2 kali 24 jam dan kita besok langsung ke sini untuk konfirmasi apakah surat itu sudah dikirim atau belum.  Kalau memang dari penandatanganan yang kedua dalam terkait pengawalan tuntutan yang kita," kata Muhammad Hanif Prabowo seusai melakukan demo.

"Kita akan tetap terus mengawal sampai dengan ada finalisasi untuk turunan menjadi kebijakan yang benar-benar apa yang diharapkan oleh masyarakat," lanjutnya