Politik Etis: Tokoh, Pengertian, Latar Belakang, dan Dampak

KOMPAS.com - Kritik terhadap perlakuan pemerintah kolonial Belanda yang membuat nasib rakyat di wilayah jajahannya menderita menjadi salah satu alasan munculnya Politik Etis (Etische Politiek) atau politik balas budi.

Politik Etis atau politik balas budi dipelopori oleh Pieter Brooshooft yang merupakan seorang wartawan sekaligus sastrawan asal Belanda, dan Conrad Theodore van Deventer yang merupakan seorang ahli hukum asal Belanda.

Politik Etis adalah sebuah kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1901 yang berisi program-program sebagai kewajiban moral menyejahterakan para penduduk wilayah jajahan.

Program-program pada masa pemberlakuan Politik Etis atau politik balas budi dikenal juga dengan istilah Trias van Deventer yang terdiri dari edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

Latar Belakang Politik Etis

Sistem tanam paksa atau cultuurstelsel merupakan salah satu kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang membuat rakyat Indonesia sangat sengsara.

Aturan ini mulai diterapkan oleh gubernur jenderal Johannes Van Den Bosch pada tahun 1830.

Penindasan serta penekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial saat itu membuat rakyat mengalami kerugian baik dalam segi materi maupun tenaga.

Tanam paksa yang diterapkan tak hanya mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang berharga bagi pemerintah kolonial.

Salah satu aturan tanam paksa adalah mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan sekitar 20 persen tanahnya untuk dikuasai dan ditanami tanaman komoditas ekspor.

Sementara masyarakat yang tidak memiliki kebun wajib bekerja di kebun milik pemerintah dengan gaji kecil dan kondisi yang berat.

Akibat sistem tanam paksa tersebut, kualitas dan hasil tanaman pangan juga berkurang dan menimbulkan masalah baru yaitu kelaparan.

Hal ini karena petani tidak sempat mengurusi sawah dan ladang karena harus mengurus tanaman perkebunan yang diwajibkan oleh pemerintah kolonial.

Kondisi kurangnya pangan juga menimbulkan wabah penyakit mulai merajalela. Di Cirebon dan Grobogan jumlah kematian meningkat sehingga jumlah penduduk menurun tajam.

Sistem tanam paksa juga memunculkan sistem premi atau cultuur procenten yakni pemberian untung kepada penguasa pribumi dan bupati atau kepala daerah yang produksinya melebihi target.

Hal ini menyebabkan adanya pemerasan tenaga rakyat demi bisa mendapatkan premi sebesar-besarnya.

Pieter Brooshooft yang saat itu berkegiatan mengelilingi wilayah Jawa pada tahun 1887 turut mendokumentasikan bagaimana kesengsaraan yang dialami oleh rakyat pribumi Hindia Belanda pada saat itu.

Kondisi ini ternyata menggugah hati nurani dan memunculkan berbagai kecaman dari warga Belanda karena menganggap kebijakan ini tidak berkemanusiaan.

Van Deventer kemudian mengisahkan dalam majalah De Gids dengan judul Eeu Ereschuld atau Hutang Budi tentang bagaimana perjuangan dari rakyat Indonesia yang hasilnya justru dinikmati oleh rakyat Belanda.

Gagasan Van Deventer kemudian mendapatkan dukungan Ratu Wilhelmina yang juga disebutkan di dalam pidatonya pada tahun 1901, yang kemudian dibuktikan melalui terbitnya kebijakan baru.

Dampak Politik Etis

Namun pada akhirnya, Trias van Deventer tidak berhasil menyejahterakan rakyat seperti yang diharapkan sebelumnya.

Alasannya yaitu tidak adanya kesungguhan dari Belanda untuk mengubah kondisi rakyat, serta pelaksanaannya yang hanya dijadikan dalih untuk terus melakukan eksploitasi terhadap Indonesia.

Beberapa contoh penyelewengan pada pelaksanaan kebijakan Politik Etis antara lain:

• Pemerintah Belanda tidak memberi perlindungan atau bantuan kepada usahawan pribumi secara sungguh-sungguh
• Irigasi hanya dibangun di daerah-daerah di mana ada perkebunan yang mempunyai hak utama penggunaannya
• Pengajaran yang dilakukan hanyalah pengajaran tingkat rendah

Walau begitu, tiga kebijakan utama yang dijalankan dalam Politik Etis yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi tetap memberi dampak positif yang dirasakan pihak Indonesia, antara lain:

• Munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia
• Terbangunnya saluran irigasi pertanian dan perkebunan
• Terjadinya perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi

Politik Etis perlahan memunculkan elit baru yang teredukasi di kalangan masyarakat pribumi.

Masyarakat pribumi yang telah terdukasi ini mulai menyadari harga dirinya dan kemudian mendirikan berbagai perkumpulan seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam dan Indische Partij.

Organisasi-organisasi inilah yang menjadi awal mula pergerakan nasional dan melahirkan rasa persatuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia.

Sumber:
gramedia.com
kompas.com/stori (1) (2)
kompas.com/skola 
regional.kompas.com