2 Pemda Mengutang Rp 20 Miliar, RSUD Tasikmalaya Terancam Bangkrut

Kondisi itu membuat pihak rumah sakit kelimpungan karena kekurangan dana operasional.

Ketua Dewan Pengawas RSUD dr Soekardjo Undang Sudrajat menyebutkan, utang dari dua pemerintah daerah itu yakni berasal dari Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Ia menyebutkan, utang Pemerintah Kota Tasikmalaya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soekardjo sampai akhir Juni 2022 mencapai Rp 15 miliar lebih.

Sedangkan utang Pemkab Tasikmalaya sudah mencapai Rp 4,6 miliar. Dengan demikian, total utang dua daerah itu ke RSUD Seokardjo lebih dari Rp 20 miliar.

"Untuk pembayaran utang tersebut, tidak ada kepastian. Kondisi tersebut menyebabkan operasional RSUD dr Soekardjo kelimpungan," kata Undang kepada Kompas.com via WhatsApp, Minggu (3/6/2022).

Undang mengatakan, utang tersebut adalah bekas dana kesejahteraan sosial atau biaya pasien warga Taskmalaya ke RSUD dr Soekardjo, dengan menggunakan keterangan tidak mampu.

Utang sebesar Rp 20 miliar itu merupakan akumulasi dari tahun 2021 dan tahun ini sampai Juni 2022.

Pada tahun 2021, utang Pemkot Tasikmalaya sebesar Rp 8,4 miliar, seangkan Pemkab Tasikmalaya tahun lalu sebesar Rp 2,4 miliar.

Hal yang mencemaskan, kata Undang, pada tahun 2022, Pemkot Tasikmalaya tidak menganggarkan biaya tersebut.

Sementara, warga berobat menggunakan keterangan tidak mampu dan sampai sekarang terus berjalan.

Menurut Undang, ada dua hal yang mesti mendapat perhatian, baik dari eksekutif maupun legislatif.

Pertama, berapa batasan anggaran untuk dana kesejahteraan sosial ini. Karena sampai sekarang tidak ada batasan dan hal ini akan membuat beban rumah sakit berat.

"Seharusnya dewan dan eksekutif, membahas berapa batasan anggaran disepakati. Apakah sampai Rp 15 miliar atau berapa ? Sehingga ada kepastian. Saya kira tidak bisa anggaran satu kegiatan tanpa batasan," katanya.

Kedua, ada kepastian pembayaran utang tersebut. Sebab, kalau tidak ada kepastian, hal itu akan membuat RSUD bangkrut. Sebab, beban biaya operasional akan semakin besar, tetapi pemasukan minim," katanya.

Undang mengaku Dewas RSUD sudah melaporkan hal ini ke Pemkot Tasikmalaya dan berharap utang dibayar sehingga bisa menyelamatkan rumah sakit umum.

Saat ini operasional RSUD sudah kelimpungan. Banyak rencana perbaikan tak bisa dilakukan karena tidak ada anggaran. Banyak alat kesehatan maupun sarana pendukung harus diganti, tetapi tidak dilakukan karena tidak ada dana.

Undang berharap pemangku kebijakan di dua pemerintah daerah ini memperhatikan masalah utang.

"Mohon jangan biarkan rumah sakit daerah ini ambruk," katanya berharap.