Minim PAD dari Pantai Lariti, Ini Rencana Pemkab Bima

BIMA, KOMPAS.com - Pantai Lariti di Kecamatan Lambu, merupakan satu dari sekian destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Namun, potensi tersebut tidak berkontribusi besar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima. Pengelolaan secara mandiri oleh warga dengan sikap premanisme dianggap menjadi pemicu utamanya.

"PAD kita juga minim, contoh nyatanya di Pantai Lariti. Infrastruktur di sana sudah masuk, cuma masalahnya untuk PAD agak minim," kata pejabat fungsional adiatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Iwan Supriadi, Kamis (23/6/2022).

"Kenapa? karena di sana itu masing-masing mengelola sendiri. Kita sudah MoU cuma di sana banyak premanisme, artinya saling mengelola sendiri-sendiri," imbuhnya.

Iwan mengungkapkan, dalam MoU yang telah disepakati bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Lariti, setiap tahun pengelola wajib menyetor PAD sebesar Rp 20 juta.

Namun, fakta di lapangan berbeda, potensi ini justru dikelola mandiri oleh warga yang merasa memiliki lahan di sekitar pantai tersebut.

Praktik semacam ini membuat Pokdarwis tidak memiliki pendapatan bulanan untuk disetor ke kas daerah.

"Pengelolanya di sana itu banyak, titik parkir beda orang, retribusi juga beda orang, Pokdarwis sampai datang-datang ke sini mengeluh," ujarnya.

Dengan melihat potensi Pantai Lariti yang cukup potensial sebagai sumber PAD, Iwan Supriadi berencana menyerahkan pengelolaan destinasi wisata ini pada pihak ketiga.

Begitu juga dengan destinasi wisata lain yang sudah mendapat dukungan pembangunan infrastruktur dari pemerintah daerah seperti destinasi Oi Tampuro dan Taman Kalaki.

"Rencana begitu tahun depan, semua destinasi itu mau kita pihak ketigakan, selama ini kan rugi kita karena tidak ada PAD yang masuk," jelas Iwan.