Didemo Mahasiswa Saat Berkunjung ke Kaltim, Jokowi Diminta Bereskan Tambang Ilegal

Para mahasiswa ini menuntut agar Jokowi segera membereskan pertambangan batu bara ilegal yang marak terjadi di Kaltim, ketimbang mengurusi ibu kota negara (IKN).

Pertambangan ilegal itu bahkan dilakukan secara terang-terangan di sekitar kawasan penyangga ibu kota negara (IKN), Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tak hanya itu, sembilan kabupaten dan kota lain di Kalimantan Timur pun tak luput dari gempuran aktivitas ilegal tersebut.

"Lingkungan di Kaltim ini sudah rusak parah. Lubang tambang bahkan sudah memakan puluhan korban jiwa. Kami minta Jokowi segera membereskan itu," ungkap Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKIP Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Ahmad Fikrianto saat menggelar aksi depan gerbang Unmul, Rabu sore.

Berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, lubang tambang batu bara yang tak direklamasi sudah memakan korban 40 orang meninggal karena tenggelam.

Saat tim Kompas.com meninjau titik nol IKN, melalui jalur darat, pada Sabtu (21/5/2022), ditemukan aktivitas pertambangan ilegal terjadi di kilo lima, Kecamatan Samboja, Kutai Kertanegara. Kami menemukan tumpukan batu bara cukup luas.

Di situ, ada beberapa orang tampak sedang memasukkan pecahan batu bara ke dalam karung menggunakan sekop kemudian dibawa ke Balikpapan menggunakan truk kontainer.

Tak jauh dari situ, ke Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, tepatnya di kawasan Bukit Tengkorak, juga tak luput dari gempuran tambang ilegal. Jarak dari lokasi itu dengan titik nol IKN kurang lebih 15 kilometer jika ditarik garis lurus.

Kepala Desa Suko Mulyo, Samin mengatakan kegiatan itu terjadi sekitar dua tahun belakangan dan kini masih masif terjadi.

Lalu lintas kendaraan angkutan batu bara, kata Samin sangat meresahkan masyarakat sekitar karena menggunakan jalan kampung.

"Jalan rusak, debu, juga bising karena stockpile (tempat penumpukan batu bara) ada sekitar pemukiman masyarakat. Saat terbakar asapnya bukan main," ungkap Samin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/5/2022).

Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang mengatakan, kehadiran tambang-tambang ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara, merupakan ironi.

Di satu sisi, pemerintah mengumbar janji bahwa pembangunan ibu kota baru dapat memperkuat pengawasan perusakan lingkungan di Kalimantan. Tapi di sisi lain, sebenarnya perusakan alam terjadi nyata di depan mata dan tidak kunjung ditindak.

"Jadi, bagaimana bisa masyarakat percaya bahwa pembangunan IKN ini akan memperkuat pengawasan, merehabilitasi lingkungan, menyejahterakan warga, sementara di sisi lain kejahatan lingkungan terjadi telanjang di depan mata, tetapi tidak ada yang tersentuh hukum," ujar Rupang.

Di Kalimantan Timur, menurut catatan Jatam periode 2018-2021, ada 151 titik tambang ilegal. Setelah dikerucutkan di kawasan IKN, ada sekitar 67 titik di sana.

"Dan seluruh aktivitas tambang ilegal itu sangat telanjang, sangat terbuka, sangat nyata," lanjut dia.

Sebab, keuntungan aktivitas tambang ilegal memang sangat menggiurkan. Keuntungan bisa empat hingga lima kali lipat lebih dari nilai modal.

Ahmad Fikrianto menambahkan, tak hanya tambang ilegal, pihaknya juga menyoroti masalah lain infrastruktur yang tak merata di Kaltim, listrik termasuk keterbatasan guru-guru.