Gubernur Kepri: Saya Minta Pak Mahathir Mohamad Kembali Pelajari Kedaulatan Negara

Mahathir meminta Pemerintah Malaysia seharusnya mengklaim wilayah Singapura dan Kepulauan Riau.

Menurut Ansar, Mahathir harus kembali mempelajari konsep kedaulatan negara.

“Jujur saya kecewa dengan statement yang dikeluarkan Pak Mahatir, seharusnya sekelas Pak Mahathir mengerti mengenai kedaulatan sebuah Negara," kata Ansar seraya tersenyum ditemui di Golden View Hotel, Selasa (21/6/2022).

Ansar menegaskan sampai kapan pun Kepri adalah bagian kedaulatan dari Indonesia.

"Kepri adalah bagian Indonesia, pulau terdepan di Indoensia. Provinsi ke-32 di Indonesia dan Malaysia adalah Malaysia," tegas Ansar.

Sebelumnya, Mahathir Mohamad menyebut Malaysia semestinya mengklaim Singapura dan Kepri sebagai bagian dari Tanah Melayu.

Pernyataan tersebut dilontarkan Mahathir karena menurutnya Singapura dan Kepri adalah bagian dari Tanah Melayu yang memiliki hubungan historis dengan Malaysia.

Statement kontroversi ini juga akhirnya mendapat tanggapan dari Kantor Staf Presiden RI, yang dijelaskan oleh Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodawardhani yang mengatakan apa yang diungkapkan Mahathir Mohamad perlu dikonfirmasi lagi, apakah pernyataan Mahathir Mohamad merupakan posisi resmi Pemerintah Malaysia.

Kalau tidak, maka pernyataan tersebut hanyalah pandangan pribadi.

Jaleswari menegaskan secara obyektif, untuk menentukan pemegang kedaulatan atas suatu wilayah, hukum kebiasaan internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional telah memberikan standar kendali efektif yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintah terhadap wilayah yang diklaim.

"Hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas wilayah Provinsi Riau adalah Pemerintah Republik Indonesia," ujarnya.

Hal tersebut, kata Jaleswari, bisa dilihat dari adanya administrasi pemerintahan Indonesia di Provinsi Riau yang dilakukan melalui proses demokratis, kapasitas menerapkan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum, dan unsur-unsur lain yang hanya bisa diterapkan oleh entitas pemerintah yang sah.