Pj Gubernur Kirim Dokumen Deklarasi Rakyat Papua Barat Dukung DOB ke Presiden Jokowi

Deklarasi yang merupakan kesepakatan bupati, wali kota, Forkompinda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan masyarakat Papua Barat telah dibacakan di hadapan forum raker Bupati/Walikota Se-Provinsi Papua Barat di Gedung PKK, Arfai, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, 14 Juni 2022.

Dokumen dukungan ini selain ditujukan kepada presiden, dikirimkan juga kepada pemimpin lembaga tertinggi negara serta sejumlah menteri.

"Naskah deklarasi dukungan kebijakan UU Otsus dan DOB disampaikan kepada presiden, wakil presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Menkopolhukam, Mendagri, Menkeu, Menkumham, Menteri PPN/Bappenas, dan Kepala Staf Kepresidenan," kata Waterpauw dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (16/6/2022).

Isi deklarasi itu menegaskan kebulatan sikap Papua Barat dari tingkat pemimpin hingga masyarakat dari berbagai latar belakang menginginkan pemekaran dalam bentuk DOB dan Otsus.

Salah satunya menyatakan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, buruh, perempuan, tokoh pemuda mewakili seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Papua Barat berkomitmen mendukung implementasi kebijakan otsus di Tanah Papua. 

DOB dan Otsus diminta dijalankan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Zakarias Horota, Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai membacakan deklarasi, setelah didahului penyampaian aspirasi oleh tokoh masyarakat, Soleiman Sikirit, dan tokoh pemuda, Sius Dowansiba.

Mantan Kapolda Papua Barat itu menjelaskan, deklarasi dukungan terhadap pemekaran dari para bupati dan masyarakat Papua Barat merupakan salah satu hasil dari pelaksanaan raker paripurna para bupati dan wali kota se-Papua Barat.

“Raker dibentuk sebagai wadah konsolidasi pemerintahan, kerja sama dan sinkronisasi program-program di daerah bersama provinsi,” ungkapnya

"Tujuannya untuk mendukung penyelenggaraan dan soliditas pemerintahan dan otonomi daerah mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan bertanggung jawab," tambahnya.

Waterpauw turut membubuhkan tanda tangan pada dokumen deklarasi bersama para bupati, walikota, dan tokoh masyarakat Papua Barat.

Adapun dokumen deklarasi ini ditandatangani oleh sejumlah pihak, di antaranya Bupati Maybrat Bernard Sagrim, Bupati Teluk Wondama Hendrik Syake Mambor, Bupati Manokwari Hermus Indou, Bupati Kaimana Freedy Thie, Wakil Bupati Sorong Selatan Wempi Wely Rengkung, Pj Bupati Tambrauw Engelberthus G. Kocu, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren, dan sejumlah tokoh lain.